Presiden RI Gelar Rapat Terbatas untuk Evaluasi Kinerja Ekonomi Nasional
Presiden Republik Indonesia menggelar rapat terbatas bersama sejumlah menteri dari Kabinet Merah Putih dan Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, pada Selasa (5/6/2026) petang WIB. Dalam pertemuan tersebut, pemerintah menyampaikan laporan mengenai kondisi perekonomian nasional yang menunjukkan kinerja positif pada kuartal pertama tahun 2026.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai angka 5,61 persen, menjadi salah satu yang tertinggi di antara negara-negara G20. Angka ini lebih tinggi dibandingkan beberapa negara besar seperti Tiongkok, Singapura, Korea Selatan, Arab Saudi, dan Amerika Serikat.
“Kita berada di atas China, Singapura, Korea Selatan, Arab, bahkan Amerika. Pertumbuhan ini juga lebih tinggi dari ekspektasi lembaga-lembaga internasional yang biasanya menempatkan target di kisaran 5,2 persen,” ujar Airlangga kepada awak media.
Pertumbuhan ekonomi tersebut didukung oleh peningkatan konsumsi masyarakat dan pemerintah, serta kinerja ekspor dan impor yang tetap positif. Berbagai sektor usaha juga menunjukkan pertumbuhan yang baik, termasuk industri, perdagangan, administrasi pemerintahan, jasa lainnya, transportasi, pergudangan, pertanian, dan konstruksi.
Dari sisi indikator makroekonomi, pemerintah mencatatkan stabilitas ekonomi yang terjaga. Inflasi berhasil ditekan hingga 2,42 persen, turun dari 3,48 persen pada periode sebelumnya. Kenaikan credit growth mencapai 9,49 persen, sedangkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem keuangan meningkat dengan tingkat dana pihak ketiga sebesar 13,55 persen.
Selain itu, dalam rapat tersebut, Presiden Prabowo juga menyoroti dinamika aliran modal keluar (capital outflow) yang terjadi di pasar keuangan. Pemerintah bersama otoritas terkait telah melakukan analisis terhadap penyebab dan menyiapkan langkah-langkah mitigasi.
Airlangga menjelaskan bahwa pemerintah sepakat untuk memperkuat koordinasi antara Bank Indonesia dan Kementerian Keuangan guna menjaga stabilitas keuangan ke depan, termasuk dalam pengelolaan nilai tukar rupiah. Selain itu, pemerintah juga melaporkan perkembangan regulasi terkait Devisa Hasil Ekspor Sumber Daya Alam (DHE SDA), yang akan segera diberlakukan.
“Revisi Peraturan Pemerintah No. 36 sudah difinalisasi dan akan berlaku mulai 1 Juni 2026. DHE SDA wajib masuk ke Himbara dan dikonversi ke rupiah maksimum 50 persen. Untuk sektor ekstraktif seperti oil and gas, aturan yang berlaku saat ini tetap berlaku selama tiga bulan,” jelas Airlangga.
Pemerintah Mempercepat Belanja Negara untuk Menjaga Momentum Pertumbuhan
Sementara itu, pemerintah mengakselerasi belanja negara untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi di tengah ketidakpastian global. Hingga Maret 2026, realisasi belanja negara mencapai Rp 815 triliun atau tumbuh 31,4 persen secara tahunan. Kenaikan ini jauh lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menjelaskan bahwa percepatan belanja dilakukan agar dampak fiskal dapat dirasakan merata sepanjang tahun. “Kita ingin dampak belanja pemerintah merata sepanjang tahun, tidak menumpuk di akhir,” ujar Purbaya dalam Taklimat Media APBN KiTa di Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Selasa siang WIB.
Dari total belanja negara sebesar Rp 815 triliun, belanja pemerintah pusat mencapai Rp 610,3 triliun, tumbuh 47,7 persen. Sementara transfer ke daerah (TKD) terealisasi Rp 204,8 triliun atau sekitar 29,5 persen dari pagu, lebih tinggi dibandingkan tahun lalu.
Di sisi lain, pendapatan negara tercatat Rp 574,9 triliun atau tumbuh 10,5 persen. Kinerja ini turut menopang stabilitas fiskal di tengah tekanan global. Adapun defisit APBN hingga Maret 2026 berada di Rp 240,1 triliun atau setara 0,93 persen terhadap produk domestik bruto (PDB), masih jauh di bawah batas aman 3 persen.
Purbaya menegaskan bahwa strategi belanja yang lebih agresif ini merupakan bagian dari upaya pemerintah menjaga daya tahan ekonomi domestik sekaligus mendorong pertumbuhan ke level yang lebih tinggi. “Kita jalankan kebijakan fiskal secara konsisten agar ekonomi tetap tumbuh dan bisa lebih cepat ke depan,” kata Airlangga.
