Desakan Transparansi dan Keadilan dalam Kasus Penyiraman Air Keras Terhadap Aktivis KontraS
Kasus penyiraman air keras yang menimpa Wakil Koordinator KontraS, Andrie Yunus, telah memicu gelombang desakan dari berbagai pihak, terutama dari para aktivis reformasi 1998. Mereka menuntut agar Tentara Nasional Indonesia (TNI) mengusut tuntas dan secara transparan insiden yang diduga melibatkan oknum anggota Badan Intelijen Strategis (Bais) TNI. Pengungkapan keterlibatan empat oknum anggota Bais TNI oleh Markas Besar TNI menjadi titik awal penting dalam tuntutan ini.
Momentum Kebangkitan Kejujuran Militer
Ubedilah Badrun, seorang aktivis reformasi 1998, menekankan bahwa pengusutan kasus penyiraman air keras terhadap Andrie Yunus harus menjadi sebuah titik balik bagi kejujuran di dalam institusi militer. Ia menegaskan bahwa di era digitalisasi saat ini, keterbukaan informasi adalah prioritas utama dalam penanganan kasus-kasus seperti ini.
“Era sekarang bukan era lagi zaman Orde Baru. Ini era digital society yang memungkinkan semua hal bisa dibongkar. Jadi, saya kira mesti menjadi momentum penting untuk tentara jujur, ya siapa aktor intelektual di balik ini,” ujar Ubedilah saat ditemui di kawasan Jakarta Pusat.
Ubedilah juga mendesak agar oknum prajurit TNI yang terbukti melakukan penyiraman air keras diberikan sanksi yang berat. Menurutnya, penegakan hukum yang tegas dan adil, tanpa memandang pangkat, sangat dinantikan oleh masyarakat.
“Kalau aktornya adalah bagian petinggi dari tentara, ya beri sanksi berat, enggak apa-apa. Itu kan sejarah kelam yang harus ditelan oleh mereka,” jelasnya, merujuk pada sejarah kelam era Orde Baru.
Ubedilah menambahkan bahwa kasus ini menjadi ujian bagi institusi TNI untuk tidak kembali menggunakan pola-pola lama dalam melakukan intimidasi terhadap para aktivis. Ia menuntut keterbukaan informasi mengenai kasus ini, termasuk pengungkapan motif di baliknya secara terang-benderang.
“Sama juga ketika para jenderal polisi juga dipenjara kan, yang beberapa waktu yang lalu itu. Jadi menurut saya sudah waktunya lah kita harus berubah, jangan lagi menggunakan pola-pola yang lama itu,” tegas dosen Universitas Negeri Jakarta (UNJ) ini.
Harapan Terungkapnya Aktor Intelektual
Sementara itu, Koordinator Komrad Pancasila, Antony Yudha, menyampaikan harapannya agar aktor intelektual di balik kasus ini dapat segera terungkap ke publik. Ia sepenuhnya menyerahkan penanganan kasus ini kepada aparat penegak hukum dan berharap informasi terbaru dapat segera disampaikan kepada publik.
“Minimal ketahuan eksekutornya siapa kan. Dari empat orang inilah yang harus digali informasinya ke mana gitu, instruksinya oleh siapa gitu. Ya minimal petunjuk awalnya sudah dapat gitu,” ujar pria yang akrab disapa Yudha ini.
Empat Anggota TNI Ditahan dan Identitas Pelaku
Sebelumnya, Mabes TNI mengonfirmasi bahwa empat anggota TNI yang diduga terlibat dalam penyiraman air keras terhadap Wakil Koordinator KontraS, Andrie Yunus, bertugas di Badan Intelijen Strategis (Bais) TNI.
Komandan Pusat Polisi Militer (Danpuspom) TNI, Mayor Jenderal (Mayjen) TNI Yusri Nuryanto, merinci inisial keempat terduga pelaku adalah NPP, SL, BHW, dan ES.
“Jadi sekarang yang diduga keempat tersangka ini sudah kita amankan di Puspom TNI untuk dilakukan pendalaman ke tingkat penyelidikan,” kata Yusri pada hari Rabu (18/3/2026).
Yusri melanjutkan, Pusat Polisi Militer (Puspom) TNI akan berkoordinasi dengan korban, Andrie Yunus, dalam proses pembuatan laporan polisi. Ia juga mengungkapkan bahwa pelaku yang terlibat dalam penyiraman air keras ini berasal dari matra Angkatan Laut (AL) dan Angkatan Udara (AU).
Menurut Yusri, inisial NPP berpangkat Kapten, SL dan BHW berpangkat Lettu, sementara ES berpangkat Sersan Dua (Serda).
“Kalau dari hasil CCTV di mana dan sebagai apa nanti kan masih kita dalami ya Ini dapat kita lakukan secepatnya, secara profesional Kemudian kita serahkan kepada penuntut dalam hal ini odmil untuk melakukan persidangan dan selama ini kan untuk persidangan di militer kan selalu terbuka tidak pernah misalnya persidangan tertutup,” tandasnya.
Proses penyelidikan dan penegakan hukum diharapkan dapat berjalan dengan cepat, profesional, dan transparan, demi memenuhi tuntutan keadilan dan mengembalikan kepercayaan publik terhadap institusi TNI. Pengungkapan motif dan pelaku intelektual menjadi kunci penting dalam kasus ini untuk memastikan agar kejadian serupa tidak terulang di masa mendatang.
