Masalah Pembayaran Gaji di KONI Papua Barat Mengganggu Pengembangan Olahraga
Forum Peduli Olahraga (FPO) Musyawarah Olahraga Provinsi (Musorprov) Cabang Olahraga (Cabor) Papua Barat mengungkapkan kekhawatiran terkait adanya tunggakan upah yang belum dibayarkan kepada pengurus dan staf KONI definitif periode 2022–2026. Hal ini menjadi isu penting karena berpotensi menghambat pembinaan dan pengembangan atlet di berbagai cabang olahraga.
Permasalahan ini muncul setelah Aparat Penegak Hukum (APH) melakukan mediasi antara pengurus dan staf KONI. Mediasi tersebut dilakukan dalam rangka menyelesaikan tuntutan pembayaran upah yang belum diselesaikan. Pernyataan resmi tentang hal ini disampaikan dalam konferensi pers yang digelar di Kafe Puncak, Reremi, Manokwari, Kamis (30/4/2026) malam.
Koordinator FPO Musorprov Cabor Papua Barat, Septer Dimara, menyampaikan bahwa hingga saat ini masih terdapat tunggakan upah selama kurang lebih 15 bulan yang belum dibayarkan kepada pengurus dan staf. Ia menjelaskan bahwa tuntutan tersebut telah diakomodir oleh Polda Papua Barat untuk ditindaklanjuti. Septer menegaskan bahwa pembayaran hak pengurus dan staf merupakan kewajiban yang harus dipenuhi.
Namun, jika tidak dikelola dengan baik, persoalan tersebut berpotensi menghambat pembinaan dan pengembangan atlet di berbagai cabang olahraga. Septer juga menyoroti salah satu poin dalam tuntutan, yakni larangan bagi KONI Papua Barat untuk melaksanakan kegiatan sebelum menyelesaikan kewajiban pembayaran gaji atau honor.
“Poin ketiga dalam pernyataan itu menyebutkan bahwa KONI tidak boleh melakukan aktivitas apa pun sebelum menuntaskan pembayaran. Ini tentu menjadi beban dan berpotensi menghambat persiapan cabor menghadapi berbagai iven pada bulan Mei,” jelasnya. Menurutnya, kondisi tersebut turut berdampak pada kesiapan pelaksanaan Musorprov yang seharusnya berjalan sesuai mekanisme dan aturan organisasi.
Peran KONI dalam Mendukung Cabang Olahraga
Sementara itu, Ketua Persatuan Olahraga Biliar Seluruh Indonesia (POBSI) Papua Barat, Aaron Rumngewur, menegaskan bahwa pelaksanaan musyawarah provinsi tetap harus berjalan demi keberlanjutan pembinaan atlet. “Musprov harus tetap dilaksanakan agar ada kepastian dalam pembinaan atlet, terutama untuk menghadapi Pra PON dan PON,” ujarnya.
Aaron menambahkan, kesiapan atlet sangat bergantung pada program latihan yang terstruktur dan dukungan pendanaan yang memadai. Ia menilai selama ini cabang olahraga kerap berjuang sendiri dalam mengikuti kejuaraan. “Kami dari cabor sering kali harus berupaya mandiri untuk ikut kejuaraan. Seharusnya KONI menjadi payung bagi cabor, termasuk dalam hal pembiayaan,” tegasnya.
Ia berharap ke depan persoalan internal dapat segera diselesaikan agar tidak mengganggu fokus utama, yakni peningkatan prestasi atlet Papua Barat di tingkat nasional. Dengan solusi yang tepat, diharapkan KONI dapat kembali menjalankan perannya sebagai organisasi yang mendukung seluruh cabang olahraga di wilayah tersebut.
