Tragedi Siswa SD di NTT: Hilangnya Nyawa Demi Buku dan Pena, Potret Buram Perlindungan Pendidikan
Dunia pendidikan Indonesia kembali diguncang oleh kabar duka yang sangat memilukan. Seorang siswa Sekolah Dasar (SD) di Nusa Tenggara Timur (NTT) dilaporkan mengakhiri hidupnya pada akhir Januari 2026. Tindakan tragis ini diduga kuat dipicu oleh ketidakmampuannya untuk membeli buku dan pena yang menjadi kebutuhan pokok untuk bersekolah. Peristiwa ini bagaikan pukulan telak bagi upaya peningkatan kualitas pendidikan di tanah air, sekaligus menyingkap tabir kelam tentang realitas kemiskinan yang masih membelenggu hak dasar anak-anak untuk mendapatkan pendidikan.
Kejadian ini sontak memicu reaksi keras dari berbagai pihak, salah satunya adalah Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI). JPPI menilai bahwa kematian siswa tersebut merupakan bukti nyata dari kelumpuhan perlindungan negara terhadap hak-hak dasar anak, terutama bagi mereka yang berasal dari keluarga miskin.
“Di tengah berbagai klaim pemerintah mengenai peningkatan anggaran pendidikan yang terus menerus, realitas yang terjadi di lapangan justru menunjukkan hal yang sebaliknya. Nyawa seorang anak bisa saja melayang hanya karena harga sebuah buku dan pena yang tak terjangkau oleh keluarganya,” ujar Ubaid Matraji, Koordinator Nasional JPPI, dalam sebuah pernyataan pada Rabu (4/1).
Pernyataan ini menjadi bantahan telak terhadap narasi yang sempat muncul dari Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) yang menyebutkan bahwa faktor utama anak putus sekolah adalah karena “tidak bisa jajan”. Kasus tragis di NTT ini secara gamblang membuktikan bahwa alasan tersebut sangat jauh dari kenyataan pahit yang dihadapi oleh jutaan keluarga di Indonesia.
Ubaid Matraji dengan tegas menyatakan bahwa alasan ‘tidak bisa jajan’ merupakan bentuk penghinaan terhadap realitas kemiskinan yang dialami oleh banyak keluarga. “Kasus di NTT ini secara langsung membantah dan membungkam narasi tersebut. Anak-anak kita tidak putus sekolah karena mereka tidak bisa jajan cilok di kantin sekolah. Mereka terpaksa menyerah karena biaya pendidikan yang semakin mencekik,” tegas Ubaid.
Meskipun pemerintah terus menggembar-gemborkan program “Wajib Belajar 13 Tahun” dengan berbagai kampanye, realitas biaya sekolah yang semakin mahal tetap menjadi momok yang menakutkan bagi banyak keluarga. “Ketika sekolah sudah diwajibkan, lalu bagaimana cara mereka untuk membayarnya?” tambah Ubaid, menyuarakan keresahan banyak orang tua.
Konstitusi Diabaikan, Negara Dianggap “Cuci Tangan”
Secara hukum, negara memiliki kewajiban untuk membiayai pendidikan dasar tanpa membebankan biaya apapun kepada masyarakat. Hal ini telah diatur dalam Pasal 31 Undang-Undang Dasar 1945 dan diperkuat oleh Putusan Mahkamah Konstitusi. Namun, JPPI menilai bahwa pemerintah pusat maupun pemerintah daerah seolah “cuci tangan” dengan membebankan biaya operasional sekolah kepada para wali murid.
Kondisi ini secara tidak langsung telah mengubah fungsi sekolah, yang seharusnya menjadi tempat yang aman bagi anak-anak untuk belajar dan berkembang, menjadi sumber kecemasan dan intimidasi ekonomi.
“Sekolah yang seharusnya menjadi safe space dan tempat anak-anak belajar dengan nyaman, justru berubah menjadi penjara mental yang penuh dengan intimidasi ekonomi. Anak-anak dipaksa menghadapi kenyataan pahit bahwa mereka tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar sekolah,” kata Ubaid.
Pergeseran Anggaran Pendidikan dan Prioritas yang Dipertanyakan
Menariknya, berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026, sebagian besar dana pendidikan dialihkan untuk mendanai program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dikelola oleh BGN. Data menunjukkan bahwa sekitar 69 persen dari anggaran MBG bersumber dari dana pendidikan, dengan nilai yang mencapai Rp 223 triliun. Hal ini berakibat pada penyusutan drastis anggaran pendidikan murni.
“Gara-gara pasal ini, anggaran pendidikan (selain untuk peruntukan MBG) di APBN 2026 kini hanya tersisa 14 persen, dari yang seharusnya 20 persen,” papar Ubaid, mengkhawatirkan dampak jangka panjangnya.
Ubaid juga melontarkan kritik keras terhadap prioritas pemerintah yang dianggapnya terbalik. Menurutnya, perut yang kenyang tidak akan ada artinya jika anak-anak mengalami depresi karena tidak bisa bersekolah.
“Pemerintah tampak lebih sibuk mengurusi urusan logistik makanan daripada memastikan anak-anak bisa belajar dengan tenang. Apa gunanya perut yang kenyang jika anak-anak harus menanggung rasa malu dan depresi karena tidak mampu membeli alat tulis? Prioritas ini terbalik dan sangat membahayakan masa depan bangsa,” tegasnya.
Tiga Tuntutan Keras JPPI untuk Pemerintah
Menyikapi alarm keras dari tragedi di NTT dan berbagai persoalan yang terungkap, JPPI mengajukan tiga tuntutan utama kepada pemerintah:
- Hentikan Gimik Politik dan Akui Realitas: Pemerintah diminta untuk mengakui secara jujur bahwa biaya pendidikan masih sangat mahal bagi rakyat miskin, dan berhenti menggunakan alasan-alasan yang tidak relevan seperti “kurang jajan” untuk menutupi akar masalah.
- Audit Dana BOS dan PIP Secara Menyeluruh: JPPI menuntut agar dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Program Indonesia Pintar (PIP) diaudit secara ketat untuk memastikan bahwa bantuan tersebut sampai kepada siswa tanpa potongan, dan mencakup seluruh kebutuhan, termasuk alat tulis.
- Kembalikan Anggaran Pendidikan 20 Persen Seutuhnya: Pemerintah harus memprioritaskan kembali anggaran pendidikan sebesar 20 persen dari APBN untuk difokuskan pada kebutuhan murid, guru, dan sarana prasarana pendidikan, bukan dialihkan untuk badan baru atau ambisi politik lainnya.
“Jangan sampai pena yang seharusnya digunakan untuk menulis masa depan bangsa, justru menjadi alasan seorang anak kehilangan nyawanya. Negara harus hadir dan menunjukkan tanggung jawabnya. Jika tidak, sejarah akan mencatat periode ini sebagai masa di mana pendidikan hanya menjadi hak istimewa bagi mereka yang mampu membeli pena,” pungkas Ubaid, menutup pernyataannya dengan nada keprihatinan yang mendalam.
