Insiden Kekerasan di Balai Desa Purwasaba: Kepala Desa Dihajar Massa Akibat Sengketa Seleksi Perangkat Desa
Sebuah insiden yang memicu keprihatinan mendalam terjadi di Balai Desa Purwasaba, Kecamatan Mandiraja, Kabupaten Banjarnegara, pada Selasa (11/3/2026). Kepala Desa Purwasaba, Welas Yuni Nugroho, yang lebih dikenal dengan sapaan akrab Hoho Alkaf, menjadi korban pengeroyokan oleh ratusan anggota Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang menggelar aksi unjuk rasa. Peristiwa tragis ini bermula dari ketidakpuasan sejumlah anggota LSM terhadap hasil seleksi pemilihan perangkat desa.
Para demonstran menuntut agar proses penjaringan perangkat desa dibatalkan dan diulang. Namun, tuntutan tersebut ditolak oleh pihak pemerintah desa. Penolakan ini didasari oleh keyakinan bahwa seluruh tahapan seleksi telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Forum yang seharusnya menjadi wadah penyampaian aspirasi secara damai, justru berujung pada bentrokan fisik yang merugikan. Ketika Kepala Desa Hoho hendak meninggalkan lokasi, ia dihadang dan dihajar oleh massa, mengakibatkan luka-luka pada dirinya.
Kronologi Mencekam Versi Kepala Desa
Pasca insiden tersebut, Kepala Desa Hoho Alkaf membagikan pengalamannya yang mengerikan melalui akun media sosial pribadinya, @hoho_alkaff. Ia menggambarkan momen mencekam ketika dirinya diserang secara brutal.
“Waktu saya baru keluar dari pintu aula, sebelum dikawal, langsung pukulan menghujani dari belakang, samping, dan depan. Kacamata saya sampai remuk karena dipukul dari depan,” ungkap Hoho, Rabu (12/3/2026).
Akibat pengeroyokan tersebut, kacamata yang dikenakan Kepala Desa Hoho pecah berkeping-keping. Pakaian dinasnya pun ikut robek, dan atribut papan namanya terlepas dari tempatnya. Hoho menambahkan bahwa video yang beredar di media sosial hanya merekam sebagian kecil dari kejadian, yaitu saat dirinya sudah berada di belakang mobil pengamanan. Momen awal pengeroyokan yang terjadi sesaat setelah ia keluar dari aula balai desa, tidak terekam secara utuh, sehingga tidak menggambarkan keseluruhan kejadian kekerasan yang dialaminya.
Teguh pada Prinsip Regulasi, Tolak Intervensi
Hoho Alkaf mengungkapkan bahwa akar permasalahan demonstrasi ini adalah kekecewaan salah satu anggota LSM yang tidak berhasil lolos dalam seleksi perangkat desa. Massa demonstran berupaya keras mendesak agar proses seleksi diulang. Namun, Hoho Alkaf tetap pada pendiriannya. Ia menegaskan bahwa seluruh tahapan seleksi telah mematuhi regulasi yang ada.
“Mereka nilainya di bawah, tapi maunya diulang. Kita kiblatnya regulasi, tapi mereka tetap tidak mau tahu. Tidak mungkin hasil seleksi dibatalkan hanya karena tekanan pihak tertentu,” tegasnya dengan nada geram.
Kepala Desa Hoho berpegang teguh pada prinsip bahwa keputusan harus didasarkan pada aturan yang berlaku, bukan pada tekanan dari pihak manapun. Ia menolak keras upaya intervensi yang dapat merusak integritas proses seleksi.
Menuntut Keadilan Hingga ke Tingkat Mabes Polri
Selain mengalami luka fisik, Kepala Desa Hoho juga merasa kecewa dengan respons aparat kepolisian di lokasi kejadian. Ia menilai bahwa aparat kurang sigap dalam memberikan perlindungan maksimal kepada dirinya sebagai pejabat pemerintah.
Tidak tinggal diam, Hoho Alkaf menyatakan niatnya untuk mencari perlindungan hukum dan keadilan hingga ke tingkat yang lebih tinggi. Ia berencana akan melaporkan dugaan pengeroyokan ini ke Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Mabes Polri.
“Saya pejabat pemerintah sudah melaksanakan pekerjaan sebaik-baiknya. Saya minta keadilan kepada Camat, Bupati, hingga Propam Mabes Polri,” pungkasnya, menunjukkan keseriusannya dalam menuntut pertanggungjawaban atas insiden yang menimpanya.
Hingga berita ini diturunkan, proses hukum terkait dugaan pengeroyokan ini menjadi perhatian publik di Banjarnegara. Popularitas Kepala Desa Hoho Alkaf yang cukup dikenal luas di media sosial, membuat kasus ini semakin menarik perhatian dan menimbulkan berbagai spekulasi mengenai penyelesaiannya. Kejadian ini menjadi pengingat akan pentingnya menjaga ketertiban umum dan menghormati proses hukum, serta perlunya perlindungan yang memadai bagi para penyelenggara pemerintahan.
