PBB Tekankan Pentingnya Multipolaritas di Tengah Ketegangan Global
Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Antonio Guterres, baru-baru ini melontarkan peringatan tegas mengenai tantangan global yang dihadapi dunia. Ia menekankan bahwa tidak ada satu kekuatan dominan pun yang mampu menyelesaikan permasalahan dunia, demikian pula dengan memecah belah dunia menjadi kubu-kubu yang saling bersaing. Pernyataan ini disampaikan Guterres dalam sebuah pidato yang menyoroti dinamika hubungan antara Amerika Serikat (AS) dan Tiongkok, dua negara adidaya yang posisinya semakin sentral dalam lanskap geopolitik global.
Guterres telah berulang kali menyuarakan keprihatinan atas terkikisnya kerja sama internasional. Ia mengamati adanya upaya dari segelintir negara kuat yang justru menghambat penyelesaian masalah global secara kolektif. “Kita melihat, dan banyak yang melihat, terkait dengan masa depan, gagasan bahwa ada dua kutub, satu berpusat di AS dan satu berpusat di China,” ujarnya.
Dalam pandangannya, stabilitas dunia, kedamaian yang berkelanjutan, pembangunan yang merata, dan kemenangan nilai-nilai kemanusiaan hanya dapat dicapai melalui dukungan terhadap sistem multipolaritas. Konsep ini menggarisbawahi pentingnya keberadaan banyak pusat kekuatan yang saling berinteraksi, bukan dominasi oleh satu atau dua negara saja.
Hukum Internasional Terancam, Lembaga Multilateral Diserang
Lebih lanjut, Guterres menyampaikan keprihatinan mendalam atas terinjak-injaknya hukum internasional dan serangan terhadap lembaga-lembaga multilateral dari berbagai arah. Ia merujuk pada sejumlah konflik yang terus membayangi, termasuk situasi di Gaza yang ia gambarkan sebagai genosida, serta kasus penculikan yang ia sebut terang-terangan terhadap Presiden Venezuela, Nicolas Maduro, oleh pasukan AS.
Guterres menegaskan kembali komitmen PBB yang tak tergoyahkan terhadap hukum internasional. Kekhawatiran ini muncul seiring dengan semakin banyaknya perjanjian yang selama puluhan tahun dipatuhi oleh negara-negara, kini mulai diabaikan. PBB, tegasnya, akan terus berupaya mendorong terciptanya perdamaian yang adil dan berkelanjutan, yang berakar kuat pada prinsip-prinsip hukum internasional.
Ambisi Donald Trump dan Gagasan Dewan Perdamaian Pengganti PBB
Pernyataan Guterres ini muncul tidak lama setelah Presiden AS, Donald Trump, memperkenalkan sebuah inisiatif baru yang disebut Dewan Perdamaian. Dewan ini awalnya difokuskan pada rencana masa depan Gaza. Namun, ambisi Trump tampaknya meluas, dengan mempromosikan mandat dewan tersebut untuk menjadi mediator konflik di seluruh dunia. Bahkan, muncul gagasan bahwa badan yang dipimpinnya ini kelak dapat menggantikan peran PBB.
Menanggapi hal ini, Guterres menegaskan kembali peran sentral PBB. “Menurut pendapat saya, tanggung jawab dasar untuk perdamaian dan keamanan internasional terletak pada PBB, terletak pada Dewan Keamanan,” katanya. Ia menjelaskan bahwa hanya Dewan Keamanan PBB yang memiliki otoritas untuk mengambil keputusan yang mengikat semua pihak. Tidak ada badan atau koalisi lain yang secara hukum dapat diwajibkan untuk memastikan kepatuhan seluruh negara anggota terhadap keputusan mengenai perdamaian dan keamanan.
Hingga saat ini, Dewan Perdamaian bentukan Trump baru berhasil menggaet sekitar 26 dari sekitar 60 negara yang diundang. Menariknya, sekitar sembilan negara Eropa dan empat anggota tetap Dewan Keamanan PBB, yaitu Tiongkok, Prancis, Rusia, dan Inggris, telah menyatakan penolakan untuk bergabung dengan dewan tersebut.
Seruan Reformasi Dewan Keamanan PBB Mendesak
Dalam pidatonya, Guterres juga memaparkan rencana PBB untuk tahun mendatang. Ia menyatakan kesiapan badan dunia ini untuk membantu negara-negara anggota dalam mengatasi berbagai permasalahan mendesak, mulai dari bencana iklim, ketidaksetaraan yang kian melebar, konflik yang tak kunjung usai, hingga meningkatnya pengaruh perusahaan teknologi raksasa.
Menjelang akhir masa jabatannya tahun ini, di mana penggantinya akan dipilih oleh Majelis Umum PBB, Guterres secara khusus menyerukan reformasi Dewan Keamanan PBB. Dewan yang saat ini terdiri dari 15 anggota, termasuk 5 anggota tetap dengan hak veto, dianggap perlu untuk diperbarui agar lebih mencerminkan realitas global masa kini.
“Sangat menarik untuk melihat bahwa beberapa pihak yang mengkritik PBB karena tidak efektif adalah pihak yang menentang reformasi Dewan Keamanan. Itulah alasan mengapa PBB terkadang tidak seefektif yang kita semua inginkan,” ujar Guterres, menyindir adanya kontradiksi dalam argumen pihak-pihak yang menolak perubahan struktural pada PBB.
Tantangan Global yang Perlu Diatasi Bersama:
- Bencana Iklim: Perubahan iklim merupakan ancaman eksistensial yang memerlukan tindakan kolektif segera dari seluruh negara.
- Ketidaksetaraan: Kesenjangan ekonomi dan sosial yang semakin lebar dapat memicu instabilitas dan konflik.
- Konflik Bersenjata: Upaya diplomasi dan penegakan hukum internasional sangat krusial untuk mengakhiri perang dan mencegah kekerasan.
- Pengaruh Perusahaan Teknologi: Peran dan dampak perusahaan teknologi besar terhadap masyarakat dan tata kelola global perlu diatur secara bijaksana.
PBB, dengan segala kekurangannya, tetap menjadi forum terpenting bagi negara-negara di dunia untuk berdialog dan mencari solusi atas berbagai tantangan bersama. Reformasi, terutama pada Dewan Keamanan, menjadi kunci agar PBB dapat berfungsi lebih efektif dalam menjaga perdamaian dan keamanan internasional di tengah dinamika geopolitik yang kompleks.
