Agenda Pemerintah dalam Menghadapi Krisis Energi
Presiden Prabowo Subianto menyampaikan sejumlah agenda penting saat pidato berapi-api pada Rapat Paripurna DPR RI ke 19 terkait Kerangka Ekonomi Makro (KEM) dan Pokok Pokok Kebijakan Fiskal (PPKF) RAPBN Tahun Anggaran 2027. Dalam pidatonya, ia menyoroti berbagai langkah strategis yang akan diambil pemerintah untuk menghadapi tantangan ekonomi dan energi.
Salah satu agenda utama adalah pengkajian produksi bensin dari minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO). Prabowo menjelaskan bahwa pemerintah sedang mempertimbangkan pengolahan sawit menjadi bensin sebagai salah satu upaya menghadapi ancaman krisis energi akibat konflik di Asia Barat dan Timur Tengah.
“Kita juga sedang mengkaji produksi bensin dari minyak kelapa sawit,” ujar Prabowo di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada 20 Mei 2026.
Pengolahan sawit menjadi bensin ini dirancang sebagai alternatif untuk mengurangi ketergantungan pada impor bahan bakar minyak (BBM). Harga minyak dunia melonjak sejak Amerika Serikat (AS) dan Israel menyerang Iran pada 28 Februari lalu, sehingga memperburuk kondisi pasar energi global.
Selain itu, pemerintah juga mempercepat produksi biosolar dari minyak sawit mentah. Langkah ini dilakukan sebagai bagian dari strategi diversifikasi sumber energi. Selain itu, pemerintah juga berencana memproduksi solar dari bahan baku gas dan batu bara.
“Kita juga bisa produksi energi untuk masak dengan sangat murah, dengan limbah-limbah dan batang-batang jagung,” tambah Prabowo.
Pengembangan Energi Terbarukan
Pemerintah juga fokus pada pengembangan energi terbarukan, terutama tenaga surya. Prabowo menyatakan bahwa target pembangunan pembangkit listrik tenaga surya dengan kapasitas 100 gigawatt akan dicapai dalam tiga tahun mendatang.
Selain itu, pemerintah juga berkomitmen untuk meningkatkan produksi listrik berbasis tenaga surya. Ini merupakan bagian dari upaya mengurangi ketergantungan pada energi fosil dan memperkuat ketahanan energi nasional.
Perubahan Pola Konsumsi Energi
Di sisi hilir, pemerintah berupaya mendorong masyarakat beralih dari kendaraan berbasis bahan bakar minyak (BBM) ke kendaraan listrik. Prabowo menegaskan bahwa hal ini bertujuan untuk mengurangi ketergantungan pada impor BBM dan menghemat devisa negara.
“Insya Allah kita akan hilangkan ketergantungan kita kepada impor BBM dan kita akan menghemat devisa kita yang sangat berharga,” ujarnya.
Sebelumnya, pemerintah telah menargetkan penggunaan etanol 20 persen pada bensin atau bensin E20 dapat diterapkan pada 2028. Target ini diharapkan mampu mengurangi impor bensin sebesar 8 juta kiloliter (KL).
Kebijakan Biodiesel dan Impor Minyak
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, menjelaskan bahwa rencana tersebut ditetapkan setelah pemerintah melihat program mandatori biodiesel dengan komposisi 40 persen minyak sawit dan 60 persen solar atau B40 berhasil.
Bahlil menekankan bahwa kebijakan ini bertujuan untuk mengurangi ketergantungan impor minyak. “Kalau kita mandatori 20 persen (etanol), berarti kita kurangi impor bensin 8 juta kiloliter (KL),” katanya dalam keterangan tertulis.
