Perubahan Kepemimpinan di Polres Bima Kota: AKBP Hariyanto Gantikan AKBP Catur Erwin sebagai PLH Kapolres
Kepolisian Daerah (Polda) Nusa Tenggara Barat (NTB) kembali melakukan pergantian pada posisi Pelaksana Harian (PLH) Kapolres Bima Kota. AKBP Catur Erwin, yang baru menjabat selama sepekan, kini digantikan oleh AKBP Hariyanto. Pergantian ini menimbulkan berbagai pertanyaan mengenai dinamika internal di tubuh kepolisian wilayah tersebut.
AKBP Catur Erwin kini dikembalikan ke posisi semula di Sub Direktorat Jatanras Polda NTB. Kabid Humas Polda NTB, Kombes Pol Muhammad Kholid, menjelaskan bahwa penunjukan AKBP Catur sebagai PLH Kapolres Bima Kota merupakan tugas tambahan di luar tugas pokoknya. Mengingat banyaknya tanggung jawab yang harus diselesaikan oleh AKBP Catur di Subdit Jatanras, maka dirasa perlu untuk menunjuk pejabat lain sebagai PLH. “Karena sprin (surat perintah) PLH adalah tugas tambahan selain tugas pokoknya. Sehingga karena Pak Catur banyak tugas yang harus diselesaikan di Subdit Jatanras, sehingga perlu ditunjuk kembali PLH yakni AKBP Hariyanto yang menjabat sebagai Wakil Komandan Satuan Brimob,” ujar Kombes Pol Muhammad Kholid, saat dihubungi pada hari Minggu (22/2).
Lebih lanjut, Kombes Pol Muhammad Kholid menekankan bahwa selama posisi Kapolres Bima Kota masih dijabat oleh seorang PLH, kepemimpinan di Polres tersebut masih dapat berubah sewaktu-waktu. Keputusan final mengenai penunjukan Kapolres definitif tetap berada di tangan Mabes Polri. “PLH ditunjuk sambil mengisi kekosongan kapolres yang bermasalah sambil menunggu kapolres definitif yang baru dari Mabes Polri,” jelasnya.
Latar Belakang Penunjukan dan Pergantian AKBP Catur Erwin
Penunjukan AKBP Catur Erwin sebagai PLH Kapolres Bima Kota sendiri dilakukan pada tanggal 12 Februari 2026. Ia ditugaskan untuk menggantikan AKBP Didik Putra Kuncoro yang tersandung kasus narkoba. Namun, penunjukan AKBP Catur tidak luput dari sorotan publik. Muncul dugaan bahwa AKBP Catur sendiri pernah terlibat dalam kasus serupa, yaitu narkoba.
Menanggapi isu yang beredar, Mabes Polri melalui Karopenmas Divisi Humas Polri, Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko, memberikan keterangan pada hari Kamis (19/2). “Selagi pasca adanya dugaan pelanggaran dan kemudian pasca tindakan yang dilakukan oleh Polda NTB dan Propam dan Bareskrim, maka nanti perkembangannya tentu akan disampaikan oleh oleh Polda NTB. Namun Polda NTB sudah menyampaikan baik itu Kabid Humas maupun Kapolda ya,” ungkap Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko.
Setelah penunjukan awal tersebut, Polda NTB kembali melakukan pergantian. AKBP Catur Erwin digantikan oleh AKBP Hariyanto sebagai PLH Kapolres Bima Kota. Sebelum menjabat sebagai PLH, AKBP Catur Erwin memiliki rekam jejak sebagai Kepala Subdirektorat Kejahatan dan Kekerasan (Subdit Jatanras) di Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda NTB. Sementara itu, AKBP Hariyanto, yang kini menggantikannya, sebelumnya menjabat sebagai Wakil Komandan Satuan Brimob Polda NTB.
Proses Pencarian Kapolres Definitif
Pergantian beruntun ini menunjukkan adanya upaya Polda NTB dan Mabes Polri untuk segera menstabilkan kepemimpinan di Polres Bima Kota, terutama setelah terungkapnya masalah yang melibatkan pejabat sebelumnya. Proses pencarian dan penunjukan Kapolres definitif yang baru tentu membutuhkan waktu dan pertimbangan matang dari Mabes Polri.
Beberapa faktor yang mungkin menjadi pertimbangan dalam penunjukan Kapolres definitif antara lain:
* Integritas dan Rekam Jejak: Calon Kapolres harus memiliki rekam jejak yang bersih dan terbebas dari segala bentuk pelanggaran, baik pidana maupun etik.
* Kemampuan Manajerial: Pejabat yang dipilih harus memiliki kemampuan yang mumpuni dalam memimpin satuan, mengelola sumber daya, serta menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat.
* Pengalaman: Pengalaman dalam penegakan hukum dan penanganan berbagai kasus kriminal akan menjadi nilai tambah yang signifikan.
* Kepemimpinan yang Visioner: Kapolres definitif diharapkan mampu membawa perubahan positif dan inovasi dalam upaya penanggulangan kejahatan serta pelayanan publik di wilayah Bima Kota.
Masyarakat Bima Kota tentu berharap agar penunjukan Kapolres definitif dapat segera terealisasi, sehingga kepastian kepemimpinan dapat tercipta dan roda organisasi kepolisian di wilayah tersebut dapat berjalan dengan optimal demi terciptanya keamanan dan ketertiban. Transparansi dalam proses seleksi dan penunjukan juga menjadi harapan agar kepercayaan publik terhadap institusi Polri semakin meningkat.
