Indonesia Tawarkan Diri Jadi Mediator Konflik Iran-AS, Pakar Peringatkan Momentum
Situasi geopolitik global memanas menyusul serangan gabungan yang dilancarkan Israel dan Amerika Serikat (AS) ke Iran. Di tengah memuncaknya ketegangan ini, muncul wacana agar Indonesia turut serta berperan sebagai penengah. Presiden Prabowo Subianto sendiri telah menyatakan kesiapannya untuk memfasilitasi dialog antara kedua negara yang berkonflik.
Namun, gagasan ambisius ini dinilai perlu dipertimbangkan secara matang. Seorang pakar hukum internasional memberikan pandangannya.
Peran Mediator: Kapan Waktu yang Tepat?
Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia (UI), Hikmahanto Juwana, memberikan pandangan kritis terkait kesiapan Presiden Prabowo Subianto untuk menjadi mediator dalam ketegangan antara Iran dan Amerika Serikat. Ia mengingatkan agar Presiden tidak tergesa-gesa mengambil langkah tersebut.
Menurut Hikmahanto, waktu adalah faktor krusial dalam upaya diplomasi, terutama dalam konflik bersenjata yang sedang memanas.
“Bila Presiden mau jadi juru damai sebaiknya tidak sekarang,” ujar Hikmahanto, menekankan bahwa momentum saat ini belum tepat.
Ia berpendapat bahwa upaya mediasi akan jauh lebih efektif ketika konflik telah berlangsung cukup lama. Pada fase tersebut, kebutuhan akan perantara biasanya muncul secara psikologis dari pihak-pihak yang bertikai.
“Sebaiknya tunggu bila perang ternyata akan selesai untuk jangka waktu yang lama, karena saat itu juru damai dibutuhkan untuk menyelamatkan muka negara-negara yang berkonflik,” jelasnya.
Hikmahanto menambahkan, dalam konflik yang berkepanjangan, negara yang terlibat umumnya enggan mengakui kekalahan secara terbuka. Mereka tidak ingin terlihat lemah di mata dunia.
“Mereka tidak mau dikatakan kalah dan karenanya menerima proposal damai,” ungkapnya.
Oleh karena itu, ia memperkirakan langkah mediasi akan sulit diterima jika dilakukan saat eskalasi baru saja terjadi. “Kalau sekarang terlalu dini dan tidak akan diterima oleh para pihak yang berkonflik,” tuturnya.
Pernyataan Resmi Pemerintah Indonesia
Kesiapan Presiden Prabowo Subianto untuk berperan sebagai mediator disampaikan melalui akun resmi X milik Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, @Kemlu_RI.
“Pemerintah Indonesia, dalam hal ini Presiden Republik Indonesia, menyampaikan kesiapan untuk memfasilitasi dialog bagi terciptanya kembali kondisi keamanan yang kondusif dan apabila disetujui kedua belah pihak, Presiden Indonesia bersedia untuk bertolak ke Teheran untuk melakukan mediasi,” demikian bunyi pernyataan tersebut.
Eskalasi Konflik: Serangan ke Iran dan Implikasinya
Ketegangan global mencapai titik paling berbahaya dalam beberapa dekade terakhir, terutama setelah Israel melancarkan serangan udara ke sejumlah wilayah di Iran pada Sabtu (28/2/2026) waktu setempat. Dua ledakan dilaporkan terdengar di kawasan Teheran, ibu kota Iran, menandai babak baru dalam eskalasi konflik di kawasan tersebut.
Presiden Amerika Serikat Donald Trump secara terbuka menyatakan bahwa pengeboman terhadap Iran akan terus dilakukan tanpa batas waktu. Pernyataan ini muncul di tengah situasi geopolitik yang semakin genting, setelah Trump mengonfirmasi tewasnya Pemimpin Tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, dalam rangkaian serangan udara besar-besaran. Dunia internasional pun tersentak, menyadari bahwa konflik ini telah memasuki babak baru yang jauh lebih berisiko.
Serangan Berlanjut Tanpa Henti
Melalui platform media sosial Truth Social pada Sabtu (28/2/2026), Trump menegaskan bahwa serangan udara tidak akan dihentikan dalam waktu dekat. Ia menyampaikan pernyataan keras yang langsung menyita perhatian dunia.
“Pengeboman berat dan presisi akan terus berlanjut, tanpa gangguan sepanjang minggu ini atau selama diperlukan untuk mencapai tujuan kita yakni PERDAMAIAN DI SELURUH TIMUR TENGAH DAN, BAHKAN, DUNIA!”
Pernyataan ini menegaskan sikap Washington yang tidak sekadar melakukan serangan terbatas, melainkan menjalankan strategi militer berkelanjutan dengan tujuan yang jauh melampaui kawasan Timur Tengah.
Serangan Terpadu AS–Israel di Jantung Iran
Operasi militer gabungan Amerika Serikat dan Israel yang diberi nama Operation Epic Fury dilaporkan dimulai pada pukul 01.15 dini hari waktu setempat. Serangan udara tersebut menyasar berbagai target strategis, mulai dari pusat komando militer hingga fasilitas peluncuran rudal dan drone.
Target utama meliputi fasilitas komando dan kendali Korps Garda Revolusi Islam (IRGC), lapangan udara militer, sistem pertahanan udara, serta infrastruktur peluncuran rudal balistik Iran. Skala serangan ini menandai salah satu operasi militer paling masif dalam sejarah konflik AS–Iran.
Kematian Khamenei: Titik Balik Krusial
Trump secara resmi mengumumkan bahwa Ayatollah Ali Khamenei tewas dalam serangan tersebut, mengakhiri 36 tahun kekuasaannya sebagai pemimpin tertinggi Iran sejak 1989. Pernyataan ini disampaikan setelah Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu lebih dahulu mengungkapkan klaim serupa.
Dalam pernyataannya, Trump menggambarkan situasi ini sebagai momentum besar bagi rakyat Iran. “Ini adalah peluang terbesar bagi rakyat Iran untuk merebut kembali Negara mereka,” kata Trump. Ia juga menambahkan klaim bahwa moral aparat keamanan Iran mulai runtuh. “Kami mendengar bahwa banyak dari IRGC, militer, serta pasukan keamanan dan polisi mereka tidak lagi ingin bertempur dan sedang mencari kekebalan dari kami.”
Menurut laporan, jasad Khamenei ditemukan di kompleks kediamannya yang hancur akibat serangan Israel.
Pukulan Telak bagi Struktur Negara Iran
Lembaga kajian militer Institute for the Study of War (ISW) menyebut Israel menerapkan strategi serangan yang berfokus pada “pemenggalan” kepemimpinan, sementara Amerika Serikat lebih banyak menargetkan sasaran militer strategis. ISW juga mengutip laporan yang menyebut sejumlah tokoh penting Iran turut tewas, termasuk komandan IRGC, menteri pertahanan, kepala intelijen, hingga sekretaris dewan pertahanan.
Khamenei sendiri menggantikan pendiri Revolusi Iran, Ayatollah Ruhollah Khomeini. Sesuai konstitusi Iran, dewan ulama kini harus memilih pemimpin tertinggi baru. Namun, rangkaian serangan terhadap elite pemerintahan disebut membuat struktur kepemimpinan Iran berada dalam kondisi kacau dan rawan krisis suksesi.
Korban Sipil dan Potensi Balasan Iran
Bulan Sabit Merah Iran melaporkan lebih dari 200 orang tewas dan hampir 750 lainnya mengalami luka-luka akibat serangan tersebut. Komando Pusat AS (Centcom) menyatakan tengah menyelidiki laporan bahwa salah satu serangan menghantam sekolah putri di Iran selatan yang disebut menewaskan lebih dari 80 siswi.
ISW menilai respons Iran terhadap serangan AS dan Israel berlangsung dengan kecepatan yang belum pernah terjadi sebelumnya. “Iran telah merespons serangan AS dan Israel dengan kecepatan yang belum pernah terjadi sebelumnya,” kata ISW.
Sedikitnya 35 rudal dilaporkan telah diluncurkan ke wilayah Israel. Selain itu, Iran juga mengirim rudal dan drone ke berbagai pangkalan AS di kawasan Teluk Persia, termasuk Bahrain, Uni Emirat Arab, Qatar, dan Kuwait.
Opsi “Jalan Keluar” Trump dan Ketidakpastian Masa Depan
Di tengah eskalasi yang terus meningkat, Trump mengungkapkan kepada Axios bahwa ia masih memiliki beberapa opsi yang disebut sebagai “jalan keluar”. Salah satu opsi bahkan membuka kemungkinan serangan tambahan di masa depan.
“Saya bisa melanjutkan lebih lama dan mengambil alih seluruhnya, atau mengakhirinya dalam dua atau tiga hari dan mengatakan kepada Iran, ‘Sampai jumpa lagi dalam beberapa tahun jika Anda mulai membangun kembali program nuklir dan rudal Anda,’” ujarnya.
Trump menegaskan bahwa Iran akan membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk pulih dari dampak serangan ini. “Bagaimanapun juga, mereka akan membutuhkan beberapa tahun untuk pulih dari serangan ini.”
Diplomasi Buntu, Dunia Menunggu
Serangan ini terjadi setelah perundingan antara diplomat AS dan Iran mengenai program nuklir mengalami kebuntuan. Trump bersama anggota parlemen dari kedua partai tetap menentang pengembangan senjata nuklir oleh Iran, tudingan yang selama ini dibantah oleh Teheran.
Dengan situasi yang terus memburuk dan arah konflik yang belum jelas, dunia kini menanti: apakah eskalasi ini akan berujung pada perdamaian seperti yang diklaim Washington, atau justru membuka bab paling berbahaya dalam sejarah konflik global modern.
