JAKARTA – Nilai tukar rupiah pada hari Kamis pagi mengalami penguatan sebesar 62 poin atau 0,36 persen menjadi Rp 17.325 per dolar AS dibandingkan penutupan sebelumnya yang berada di level Rp 17.387 per dolar AS. Penguatan ini terjadi karena adanya penurunan ketegangan di kawasan Timur Tengah antara Amerika Serikat dan Iran. Selain itu, dukungan dari pemerintah China terhadap gencatan senjata juga turut memengaruhi pergerakan mata uang rupiah.
Kepala Ekonom Permata Bank, Josua Pardede, menjelaskan bahwa kondisi tersebut memicu penguatan mayoritas mata uang global terhadap dolar AS, termasuk rupiah. Ia menilai bahwa situasi ini memberikan harapan positif terhadap stabilitas ekonomi global.
Dalam konteks konflik antara AS dan Iran, China menyampaikan dukungan kepada Iran di tengah ketegangan yang sedang berlangsung. Hal ini dilakukan seiring dengan rencana kunjungan Presiden AS Donald Trump ke Beijing dalam pekan depan. Menteri Luar Negeri China, Wang Yi, menekankan pentingnya penghentian permusuhan secara menyeluruh, sementara ia menilai kembali munculnya konflik tidak dapat diterima. Oleh karena itu, negosiasi antara kedua belah pihak dinilai sangat penting.
Presiden AS Donald Trump menyatakan bahwa pembicaraan dengan Iran berjalan “sangat baik” dalam 24 jam terakhir, dan kesepakatan untuk mengakhiri perang AS-Israel secara permanen dinilai “sangat mungkin tercapai”. Ketika ditanya tentang batas waktu untuk mencapai kesepakatan, Trump menegaskan bahwa “tidak pernah ada tenggat waktu”.
Menurut Josua, dukungan pemerintah China terhadap gencatan senjata di kawasan Timur Tengah meningkatkan harapan akan kemajuan negosiasi antara AS dan Iran. Selain itu, data ekonomi juga turut memengaruhi pergerakan dolar AS. Rilis ADP Employment Change April 2026 yang lebih rendah dari ekspektasi turut menekan dolar AS. Meskipun indikator tersebut meningkat menjadi 109 ribu dari sebelumnya 61 ribu, angka tersebut masih di bawah ekspektasi pasar sebesar 120 ribu.
Selain itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengumumkan rencana untuk mengaktifkan dana stabilisasi obligasi atau bond stabilization fund sebagai upaya menstabilkan nilai tukar rupiah. Dana ini direncanakan digunakan untuk membeli kembali Surat Berharga Negara (SBN) di pasar sekunder yang dilepas oleh investor. Strategi ini bertujuan untuk menjaga imbal hasil SBN agar tetap stabil, sehingga investor asing tidak mengalami kerugian modal.
Namun, dana ini memiliki kerangka yang berbeda dengan bond stabilization framework (BSF) yang dimiliki oleh Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK). Menurut Purbaya, dana stabilisasi obligasi ini telah dimiliki oleh Kementerian Keuangan, namun sudah tidak aktif karena belum pernah digunakan sebelumnya. Ia menyatakan niat untuk menghidupkan kembali dana tersebut.
Pembukaan dana stabilisasi obligasi ini direncanakan dilakukan pada hari Kamis (7/5/2026), meskipun saat ini imbal hasil surat utang masih berada di bawah asumsi makro Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 yang dipatok sebesar 6,7 persen. Dalam beberapa bulan terakhir, yield-nya naik kencang. Saat injeksi dana ke perbankan, imbal hasil sempat mencapai 5,9 persen, namun terus meningkat hingga saat ini mencapai 6,7 persen.
Terkait sumber dana, Purbaya menyebut bahwa anggaran bisa berasal dari berbagai pos, meski dia tidak menyebut secara spesifik pos anggaran yang akan digunakan. Selain itu, ia juga belum mengungkapkan detail rencana buyback yang akan dilakukan. Namun, kata dia, pihaknya akan bekerja sama secara aktif dengan Bank Indonesia (BI) sebagai otoritas yang bertanggung jawab atas stabilitas nilai tukar rupiah.
“Saya akan coba bantu rupiah dengan cara saya sendiri,” tuturnya.
