Tinjauan Komisi XIII DPR RI di Lapas Kelas IIA Palangka Raya: Evaluasi Fasilitas dan Pembinaan Warga Binaan
PALANGKA RAYA – Dalam rangka memantau langsung kondisi dan kebutuhan lembaga pemasyarakatan, Anggota Komisi XIII Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), Bias Layar, melakukan kunjungan kerja ke Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Palangka Raya. Kunjungan yang berlangsung pada hari Senin, 1 Juni, ini turut didampingi oleh Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) Kalimantan Tengah, I Putu Murdiana.
Rombongan legislator dan pejabat pemasyarakatan tersebut secara komprehensif meninjau berbagai fasilitas yang ada di Lapas Kelas IIA Palangka Raya. Peninjauan meliputi fasilitas kesehatan, yaitu klinik pratama, serta area vital seperti dapur lapas yang menjadi penentu pemenuhan kebutuhan pangan warga binaan. Selain itu, perhatian juga diberikan pada area pembinaan kemandirian, yang mencakup unit-unit seperti Lapalka Cafe. Lapalka Cafe sendiri merupakan salah satu wadah strategis yang dirancang untuk memberikan pelatihan keterampilan praktis kepada para warga binaan, mempersiapkan mereka untuk reintegrasi sosial kelak.
Dialog Langsung dan Evaluasi Mendalam
Tidak hanya meninjau infrastruktur, Bias Layar juga secara khusus meluangkan waktu untuk berinteraksi dan berdialog langsung dengan para warga binaan. Interaksi ini bertujuan untuk mendengarkan aspirasi, keluhan, serta masukan dari mereka yang menjalani masa pidana.
Peninjauan Area Sensitif dan Penegasan Prosedur
Salah satu titik yang juga menjadi perhatian dalam kunjungan tersebut adalah area sel isolasi. Area ini dikunjungi karena sebelumnya sempat menjadi lokasi peristiwa meninggalnya salah seorang warga binaan yang merupakan mantan anggota kepolisian, Anton Kurniawan. Meskipun tidak memasuki sel isolasi secara langsung untuk menghindari potensi gangguan terhadap proses investigasi lebih lanjut, Bias Layar memastikan bahwa dari pengamatannya di luar, tidak ditemukan adanya kondisi yang membahayakan. Ia menyatakan keyakinannya bahwa pihak Lapas telah menjalankan prosedur operasional standar (SOP) yang berlaku dengan baik dalam pengelolaan area tersebut.
“Pada saat melakukan pengecekan sel isolasi, saya hanya melihat dari luar, tidak mau membuka karena dikhawatirkan ada olah Tempat Kejadian Perkara (TKP) lebih lanjut. Saya pastikan tidak ada tempat yang membahayakan, untuk pihak lapas sendiri sudah memenuhi daripada prosedur dan SOP-nya,” ungkap Bias Layar mengenai tinjauannya di area sel isolasi.
Pentingnya Kunjungan Lapangan untuk Kebijakan
Bias Layar menekankan urgensi penyelenggaraan kunjungan lapangan seperti ini. Menurutnya, kegiatan ini sangat penting bagi pemerintah dan DPR untuk memperoleh gambaran yang akurat dan nyata mengenai kondisi riil di lapangan terkait sistem pemasyarakatan. Informasi ini krusial untuk mengidentifikasi fasilitas yang masih minim kebutuhannya serta layanan yang telah berjalan efektif.
“Kami harus melihat langsung di lapangan apa saja yang masih kurang dan apa yang sudah terpenuhi. Semua ini untuk kehidupan warga binaan karena mereka tetap memiliki hak asasi yang harus kita junjung dan penuhi bersama,” tegas Bias Layar. Ia menambahkan bahwa pemenuhan hak-hak dasar warga binaan merupakan prioritas yang tidak boleh diabaikan.
Apresiasi Kebersihan Dapur dan Potensi Budidaya Perikanan
Dalam kunjungannya ke dapur lapas, Bias Layar memberikan apresiasi yang tinggi terhadap tingkat kebersihan yang dinilainya sangat terjaga dengan baik. Ia berpandangan bahwa pengelolaan dapur yang bersih merupakan salah satu indikator fundamental dalam memastikan pemenuhan hak dasar warga binaan, khususnya terkait asupan gizi yang sehat dan aman.
Selanjutnya, rombongan melanjutkan peninjauan ke area budidaya perikanan. Area ini merupakan bagian integral dari program pembinaan kemandirian yang dirancang untuk membekali warga binaan dengan keterampilan praktis. Di lokasi ini, Bias Layar mengamati secara langsung pengelolaan kolam budidaya ikan yang dikelola oleh warga binaan.
“Tempat budidaya perikanannya bagus, luar biasa. Kolamnya luas dan kebersihannya juga terjaga. Apalagi jika ditambahkan dengan budidaya ikan patin yang memiliki potensi baik. Nanti akan kami upayakan dukungan agar program ini semakin berkembang,” ujarnya, menunjukkan potensi pengembangan lebih lanjut dari program budidaya perikanan tersebut.
Pesan Moral dan Dorongan untuk Perbaikan Diri
Dalam sesi dialog dengan warga binaan, Bias Layar menyampaikan pesan-pesan penting terkait kedisiplinan dan kepatuhan terhadap aturan. Ia mengimbau seluruh penghuni lapas untuk senantiasa menjaga ketertiban, mematuhi segala peraturan yang berlaku, serta menghindari perbuatan tercela seperti perkelahian, penyalahgunaan narkoba, dan kepemilikan telepon genggam ilegal di dalam lingkungan lapas.
“Berpikirlah seribu kali sebelum bertindak. Saya tidak bisa mengintervensi proses hukum yang kalian jalani karena semua bergantung pada keputusan dan perbuatan masing-masing. Jangan ada kekerasan karena kalian di sini adalah satu keluarga dan satu rasa,” tegasnya dalam sesi dialog tersebut.
Lebih lanjut, Bias Layar mendorong para warga binaan untuk memaksimalkan masa pembinaan mereka sebagai sebuah kesempatan emas untuk melakukan perbaikan diri. Keterampilan yang berhasil mereka peroleh selama menjalani masa pidana diharapkan dapat menjadi bekal yang berharga ketika mereka kembali berintegrasi ke dalam masyarakat, sehingga mampu mencegah mereka mengulangi perbuatan yang melanggar hukum di masa depan.
Tantangan Pemasyarakatan di Kalteng dan Harapan ke Depan
Menanggapi kunjungan tersebut, Kakanwil Ditjenpas Kalteng, I Putu Murdiana, menyampaikan rasa terima kasih atas perhatian dan dukungan yang diberikan oleh Komisi XIII DPR RI terhadap upaya penyelenggaraan sistem pemasyarakatan di wilayah Kalimantan Tengah.
“Kunjungan ini menjadi momentum penting untuk melihat secara langsung kondisi riil pemasyarakatan. Kami berharap berbagai kebutuhan dan tantangan yang dihadapi satuan kerja dapat menjadi bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan ke depan,” ujar Putu.
Ia secara terbuka mengakui bahwa salah satu tantangan terbesar yang dihadapi oleh jajaran pemasyarakatan saat ini adalah kondisi overkapasitas penghuni di dalam lapas dan rutan, serta keterbatasan jumlah personel yang bertugas. Menurutnya, kedua isu ini membutuhkan perhatian serius karena sangat berpengaruh terhadap efektivitas pelaksanaan tugas pengamanan dan program pembinaan terhadap warga binaan.
“Overkapasitas dan kekurangan personel merupakan persoalan yang nyata di lapangan. Di tengah keterbatasan tersebut, jajaran pemasyarakatan tetap berupaya memberikan pelayanan, pembinaan, dan pengamanan secara optimal,” jelasnya.
I Putu Murdiana menambahkan bahwa keterbatasan anggaran yang sedang dihadapi juga berdampak pada rencana pengembangan sarana dan prasarana pemasyarakatan. Meskipun demikian, pihaknya tetap berkomitmen untuk menjaga kualitas layanan yang diberikan dan memastikan seluruh prosedur operasional berjalan sesuai standar.
“Kami terus berupaya membenahi fasilitas, meningkatkan kualitas pembinaan, serta memastikan hak-hak warga binaan tetap terpenuhi. Dengan dukungan berbagai pihak, kami optimistis tantangan yang ada dapat diatasi secara bertahap demi terwujudnya sistem pemasyarakatan yang lebih baik,” pungkas Kakanwil.
