Respons Pemerintah atas Kritik Kunjungan Luar Negeri Presiden: Klarifikasi Anggaran dan Efisiensi Delegasi
Kritikan yang dilayangkan oleh mantan Wakil Menteri Luar Negeri, Dino Patti Djalal, mengenai intensitas kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke luar negeri, memicu respons dari Sekretaris Kabinet (Seskab), Teddy Indra Wijaya. Teddy mengapresiasi masukan dari Dino sebagai seorang diplomat senior, namun merasa perlu untuk memberikan klarifikasi guna mencegah kesalahpahaman publik, terutama terkait penggunaan anggaran negara dan pelaksanaan diplomasi internasional.
“Terima kasih atas masukan yang telah diberikan. Sangat cermat dan terstruktur. Saya pikir beliau adalah diplomat hebat, pernah menjadi wakil menteri luar negeri walau hanya diberi kesempatan sekitar 3 bulan,” ujar Teddy, mengawali penjelasannya.
Klarifikasi Biaya Perjalanan Dinas Presiden
Salah satu poin krusial yang disoroti oleh Dino adalah mengenai biaya perjalanan dinas Presiden ke luar negeri. Teddy menegaskan bahwa pemerintah telah berulang kali memberikan penjelasan mengenai mekanisme pembiayaan kunjungan kerja Presiden. Ia menekankan bahwa segala biaya tambahan yang melebihi anggaran resmi yang telah ditetapkan oleh negara, sepenuhnya menjadi tanggung jawab pribadi Presiden Prabowo.
“Jadi yang pertama masalah biaya bila ke luar negeri ini sudah dijelaskan beberapa kali. Jadi segala kelebihan biaya yang telah dianggarkan oleh negara itu sepenuhnya ditanggung oleh pribadi Presiden Prabowo,” tegas Teddy. Penegasan ini bertujuan untuk memastikan bahwa beban finansial negara tidak bertambah akibat kunjungan luar negeri Presiden.
Menepis Anggapan Rombongan yang Tidak Efisien
Isu lain yang dibantah oleh Teddy adalah anggapan bahwa kunjungan kerja ke luar negeri pada era pemerintahan saat ini melibatkan rombongan yang terlalu besar dan tidak efisien. Ia membandingkan data jumlah delegasi saat ini dengan periode ketika Dino Patti Djalal masih aktif di pemerintahan.
“Jumlah rombongan Presiden Prabowo itu sudah berkurang besar-besaran, lebih dari separuh dari periode sebelumnya. Jadi kalau dulu itu sekali ke luar negeri bisa lebih dari 120 orang, zaman Pak Dino seperti itu. Nah, zaman Presiden Prabowo jumlahnya antara 50 sampai 60 orang maksimal,” jelas Teddy. Ia berargumen bahwa ukuran delegasi yang lebih ramping ini menunjukkan upaya efisiensi dalam pelaksanaan diplomasi.
Fleksibilitas Jadwal Diplomasi di Tengah Dinamika Global
Mengenai masukan tentang tata kelola waktu diplomasi, khususnya usulan agar jadwal kunjungan luar negeri dipersiapkan satu tahun sebelumnya, Teddy menilai aturan sekaku itu sulit diterapkan. Menurutnya, situasi geopolitik global yang sangat dinamis menuntut respons yang cepat dan adaptif dari kepala negara.
“Perkembangan dunia global itu sangat dinamis hari per hari. Nah jadi ada jadwal tahunan dan ada jadwal yang mendesak sesuai kebutuhan dalam negeri dan luar negeri suatu negara,” tuturnya. Fleksibilitas ini penting agar Indonesia dapat merespons berbagai perkembangan internasional secara sigap.
Strategi Pertemuan Bilateral dan Kepentingan Nasional
Teddy juga menekankan pentingnya intensitas pertemuan bilateral, baik yang bersifat seremonial maupun tertutup. Ia menjelaskan bahwa pertemuan-pertemuan ini merupakan bagian dari strategi jangka panjang untuk mengamankan kepentingan nasional di tengah berbagai krisis global.
Penentuan prioritas pertemuan, menurut Teddy, sepenuhnya berada di bawah pertimbangan matang Presiden dan Menteri Luar Negeri. “Pertemuan dengan kepala negara lain di suatu event itu yang menentukan adalah Bapak Presiden dan juga saran dari Menteri Luar Negeri. Dan beliau-beliaulah yang mengetahui mana yang prioritas,” ungkapnya. Hal ini menunjukkan adanya pertimbangan strategis dalam setiap agenda diplomatik.
Perspektif Dino Patti Djalal: Data dan Rekomendasi
Sebelumnya, Dino Patti Djalal telah menyampaikan kritiknya berdasarkan data yang ia kumpulkan. Ia memaparkan bahwa sejak menjabat pada 20 Oktober 2024 hingga 30 Mei 2026, Presiden Prabowo telah melakukan 49 perjalanan ke luar negeri dalam kurun waktu 587 hari. Dari jumlah tersebut, 28 negara telah dikunjungi, dengan beberapa di antaranya lebih dari sekali. Total waktu yang dihabiskan di luar negeri mencapai sekitar 95 hari, yang berarti rata-rata satu hari dari setiap enam hari masa kepresidenannya dihabiskan untuk agenda internasional.
Dino menganggap frekuensi perjalanan ini cukup tinggi dan menyoroti besarnya biaya yang harus dikeluarkan. Biaya tersebut meliputi tim pendahulu, transportasi udara, akomodasi, logistik, konsumsi, pengamanan, hingga tunjangan delegasi. “Satu perjalanan ke luar negeri, bisa keluar puluhan bahkan ratusan miliar,” ungkap Dino.
Sebagai bentuk masukan konstruktif, Dino mengajukan lima rekomendasi untuk menjaga efektivitas diplomasi dan menghemat pengeluaran negara:
Pemanfaatan Teknologi Komunikasi: Dino mengusulkan agar sebagian agenda bilateral yang tidak memerlukan pertemuan fisik dapat digantikan dengan teknologi seperti panggilan video, Zoom, atau telepon. Ia berargumen bahwa banyak kunjungan kenegaraan hanya mengalokasikan waktu terbatas untuk pembahasan substansial, dengan sisa waktu diisi basa-basi, jamuan, dan seremoni yang seringkali tidak esensial. “Dengan satu video call yang bernilai nol rupiah, negara praktis menghemat ratusan miliar,” ujarnya.
Menjadi Tuan Rumah Pertemuan Internasional: Indonesia disarankan untuk lebih aktif menjadi tuan rumah pertemuan internasional. Dengan mengundang pemimpin negara lain datang ke Tanah Air, strategi ini tidak hanya lebih hemat biaya, tetapi juga dapat memperkuat posisi diplomasi Indonesia di kancah global. Contohnya adalah kebiasaan Presiden Tiongkok Xi Jinping yang kerap menerima kunjungan para pemimpin dunia di Beijing.
Delegasi Tugas kepada Menteri Luar Negeri: Untuk agenda diplomasi tertentu yang bersifat teknis atau di tingkat kementerian, Presiden dapat memberikan pendelegasian yang lebih besar kepada Menteri Luar Negeri. Dengan demikian, kegiatan diplomasi tetap berjalan lancar, sementara jadwal Presiden menjadi lebih efisien dan penggunaan anggaran negara dapat ditekan.
Dino menegaskan bahwa seluruh saran yang diberikannya didasari oleh kepedulian terhadap pengelolaan keuangan negara. Ia berharap pemerintah dapat mempertimbangkan masukan tersebut demi menjaga efisiensi penggunaan anggaran publik, terutama mengingat tingginya perhatian masyarakat terhadap kondisi ekonomi nasional.
