Polemik Seleksi Perangkat Desa Purwasaba Berujung Penyelidikan Polda Jateng
SEMARANG – Sebuah peristiwa yang bermula dari ketidakpuasan terhadap proses seleksi perangkat desa di Purwasaba, Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah, kini berbuntut panjang. Insiden kericuhan saat audiensi seleksi perangkat desa yang diduga berujung pada pengeroyokan terhadap Kepala Desa Purwasaba, Welas Yuni, yang akrab disapa Kades Hoho, telah menarik perhatian Polda Jawa Tengah. Direktorat Profesi dan Pengamanan (Propam) Polda Jateng kini turun tangan untuk melakukan penyelidikan mendalam terkait dugaan pelanggaran yang terjadi.
Kabid Humas Polda Jateng, Kombes Pol Artanto, membenarkan bahwa proses penelusuran kasus ini masih terus berjalan. Fokus utama penyelidikan diarahkan pada dugaan pelanggaran yang terjadi ketika situasi dalam forum audiensi memanas. “Masih dilakukan pendalaman oleh Propam,” ujar Kombes Pol Artanto pada hari Rabu (18/3), menegaskan keseriusan pihaknya dalam menangani perkara ini.
Akar Permasalahan: Seleksi Perangkat Desa yang Menuai Ketidakpuasan
Peristiwa ini bermula dari adanya polemik terkait seleksi perangkat desa yang menimbulkan ketidakpuasan di kalangan sebagian warga. Pemicunnya adalah proses seleksi untuk tiga formasi kepala dusun yang dibuka oleh pemerintah desa sejak akhir tahun 2025.
Jumlah Formasi dan Pendaftar:
- Tersedia tiga formasi untuk jabatan kepala dusun.
- Terdapat 13 orang yang mendaftar untuk mengisi formasi tersebut.
Hasil Seleksi Awal:
- Dari 13 pendaftar, hanya enam nama yang diusulkan oleh panitia seleksi.
- Enam nama tersebut merupakan peserta yang menduduki peringkat satu dan dua di masing-masing formasi yang dibuka.
Namun, hasil seleksi ini tidak diterima oleh peserta yang dinyatakan gagal lolos. Mereka merasa proses seleksi tidak berjalan adil dan transparan. Sebagai bentuk protes, para peserta yang tidak lolos kemudian menunjuk sebuah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) untuk menyuarakan mosi tidak percaya terhadap seluruh rangkaian proses seleksi yang telah dijalankan.
Audiensi yang Berujung Kericuhan
Ketegangan yang sudah terbangun sebelumnya memuncak ketika audiensi lanjutan digelar pada hari Senin, 9 Maret. Forum yang seharusnya menjadi ruang dialog dan mediasi antara pihak pemerintah desa, panitia seleksi, dan warga, justru berubah menjadi ajang kericuhan yang tidak terkendali.
Camat Mandiraja, Akh Khusenudin, menjelaskan kronologi awal mula persoalan ini. Ia menyatakan bahwa audiensi sebelumnya yang telah dilakukan belum membuahkan kesepakatan apapun. “Audiensi sebelumnya sudah dilakukan, tapi belum ada kesepakatan,” ungkapnya.
Puncaknya terjadi pada audiensi lanjutan tersebut. Dalam rekaman video yang beredar luas di masyarakat, Kades Hoho terlihat keluar dari kantor desa dengan kondisi pakaian dinas yang robek, dikawal ketat oleh aparat kepolisian. Ia mengaku menjadi korban kekerasan di tengah situasi yang semakin tidak terkendali.
Camat Khusenudin sendiri mengaku tidak menyaksikan secara langsung dugaan pemukulan yang dialami oleh Kepala Desa. Ia menjelaskan bahwa saat kejadian berlangsung, dirinya berada di dalam ruangan.
Bantahan dan Penegasan Pihak Kepolisian
Di sisi lain, Kapolres Banjarnegara, AKBP Mariska Fendi Susanto, memberikan bantahan terkait adanya tindakan pemukulan dalam peristiwa tersebut. Ia menegaskan bahwa peran anggota kepolisian yang berada di lokasi hanyalah untuk mengamankan jalannya audiensi agar tidak semakin memburuk.
“Situasi memang memanas karena tidak ada titik temu. Atas permintaan panitia, peserta akhirnya diminta keluar,” jelas AKBP Mariska Fendi Susanto.
Meskipun demikian, pihak kepolisian menyatakan tidak akan mempermasalahkan jika ada laporan yang dilayangkan kepada Propam terkait dugaan ketidaknetralan aparat di lapangan. Hal ini menunjukkan bahwa Polda Jateng siap untuk mengusut tuntas segala bentuk pelanggaran, terlepas dari siapa pelakunya.
Situasi Pasca-Kejadian dan Imbauan
Pasca-kejadian kericuhan tersebut, aparat kepolisian bersama dengan pemerintah kecamatan telah mengambil langkah-langkah untuk menenangkan situasi. Imbauan telah disampaikan kepada semua pihak untuk menahan diri dan tidak memperkeruh suasana.
Kondisi desa saat ini dilaporkan tetap kondusif. Masyarakat dihimbau untuk tetap menjaga kerukunan dan tidak terpancing oleh isu-isu yang dapat memecah belah persatuan. Penyelidikan yang dilakukan oleh Polda Jateng diharapkan dapat memberikan kejelasan dan keadilan bagi semua pihak yang terlibat, serta menjadi pelajaran berharga bagi penyelenggaraan seleksi perangkat desa di masa mendatang.
