Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi mengungkapkan bahwa pemerintah akan menyerahkan pengelolaan prasarana kereta api kepada PT KAI (Persero). Dalam perkembangan terbaru, pemerintah melalui Kementerian Perhubungan (Kemenhub) hanya akan bertugas sebagai regulator. Perubahan ini diharapkan dapat memengaruhi pola atau perencanaan PT KAI, termasuk dalam pembangunan double-double track (DDT).
“Perubahan ini akan memengaruhi pola atau perencanaan KAI termasuk di antaranya pembangunan double-double track,” ujar Dudy dalam konferensi pers di Stasiun Bekasi Timur, Rabu (29/4). Menurutnya, pemerintah memiliki rencana untuk membangun DDT hingga stasiun Cikarang. DDT merupakan jalur yang memisahkan antara rel untuk kereta api jarak jauh dengan KRL. Hingga saat ini, jalur DDT baru tersedia hingga Stasiun Bekasi.
“Untuk pembangunan double-double track, kami akan menyesuaikan tentunya dengan PT KAI. Ada yang menjadi investasi dari PT KAI dan ada yang menjadi bagian dari program pemerintah,” tambahnya.
Beberapa Peristiwa Terkait Kereta Api
Beberapa perjalanan kereta api dari Jakarta dibatalkan pada hari ini setelah insiden di Bekasi. Selain itu, seorang guru menjadi korban kecelakaan kereta di Bekasi, dan TASPEN telah menyerahkan santunan sebesar Rp283 juta. Pertanyaan juga muncul apakah kendaraan listrik bisa mendadak mati jika melintasi rel kereta.
Direktur Utama KAI Bobby Rasyidin menyatakan bahwa proses pengalihan pengelolaan prasarana masih dalam proses. Ia berharap pengalihan ini bisa diselesaikan secara cepat.
Sebelumnya, terjadi kecelakaan antara Kereta Api Argo Bromo Anggrek dan Kereta Rel Listrik (KRL) atau commuter line di Stasiun Bekasi Timur, pada Senin (27/04) malam. Kementerian Perhubungan mengungkapkan bahwa kronologi awal kecelakaan diduga bermula saat KRL relasi Bekasi–Cikarang tertemper mobil di perlintasan sebidang JPL 85 sehingga memicu insiden.
Menhub Dudy Purwagandhi menjelaskan akibat insiden tersebut, rangkaian KRL harus dievakuasi dan ditetapkan sebagai perjalanan luar biasa (PLB) dengan kode 5181 karena berhenti berdinas dan berjalan di luar jadwal reguler. Sebagai dampaknya, petugas memberhentikan satu rangkaian KRL lainnya dengan kode PLB 5568 yang mengarah ke Cikarang di Stasiun Bekasi Timur. Namun, Kereta Api Argo Bromo Anggrek relasi Jakarta–Surabaya tidak sempat berhenti sepenuhnya sehingga menabrak KRL yang sedang berhenti.
Kritik dan Harapan DPR
DPR Minta Pembangunan DDT Dipercepat
Anggota Komisi V DPR RI Rofik Hananto meminta agar percepatan pembangunan jalur dwiganda atau double-double track (DDT) diprioritaskan pascakecelakaan kereta api jarak jauh dan KRL di Stasiun Bekasi Timur, Jawa Barat. Menurut dia, percepatan pembangunan infrastruktur fisik perkeretaapian di kawasan aglomerasi penting dilakukan sebagai solusi jangka panjang untuk mengatasi beban jalur kereta yang sangat padat, seperti jalur Jakarta-Cikarang.
“Dengan adanya double track, frekuensi dan pergerakan kereta bisa lebih teratur, mengurangi kepadatan, serta meminimalisasi potensi konflik di perlintasan sebidang. Proyek ini harus diprioritaskan,” kata Rofik dikutip dari Antara, Kamis (30/4). Rofik menambahkan bahwa diperlukan langkah-langkah solutif dan tegas dari PT KAI serta pemerintah untuk membenahi tata kelola keselamatan, baik dari segi penertiban pengendara maupun kedisiplinan petugas.
