Persoalan yang Muncul dalam Negosiasi Perang AS-Israel di Iran
Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Esmaeil Baghaei, menuduh Amerika Serikat (AS) mengajukan tuntutan yang “tidak masuk akal” dan “sepihak” dalam negosiasi yang bertujuan untuk mengakhiri perang AS-Israel di Iran. Saat ini, gencatan senjata antara kedua pihak tetap rapuh.
Melalui mediator Pakistan, Iran telah memberikan tanggapan terhadap proposal yang diajukan AS untuk mengakhiri konflik yang berlangsung selama dua bulan. Namun, pada hari yang sama, Presiden AS Donald Trump menyebut persyaratan Iran sebagai tidak dapat diterima.
Dalam konferensi pers yang digelar pada hari Senin (11/05/2026), Baghaei merespons pernyataan Trump dengan menyatakan bahwa proposal Iran melalui Pakistan mencakup tuntutan yang masuk akal dan usulan yang murah hati. Ia menekankan bahwa tuntutan tersebut tidak hanya untuk kepentingan nasional Iran, tetapi juga untuk kebaikan, stabilitas, dan keamanan kawasan serta dunia.
Baghaei menyalahkan AS dan Israel atas gangguan terhadap kebebasan navigasi di Selat Hormuz. Ia menegaskan bahwa Washington bertindak berdasarkan pandangan sepihak. Ia menyoroti bahwa tindakan AS dan rezim Zionis selama 70 hingga 80 hari terakhir telah mengganggu kebebasan navigasi, sementara kapal-kapal Iran menjadi sasaran serangan di perairan internasional.
Ia menekankan bahwa semua masalah ini seharusnya dibahas dan diselesaikan dalam kerangka paket yang diusulkan. Sayangnya, pihak AS terus bersikeras pada pandangan sepihak dan tuntutan yang tidak masuk akal, yang sebagian besar didasarkan pada persepsi yang dibentuk oleh rezim Zionis.
Tuntutan Iran dalam Konflik yang Masih Berlangsung
Terkait eskalasi konflik yang masih berlangsung, Baghaei menyerukan agar perang di seluruh kawasan bisa diakhiri dan aset-aset Iran yang dibekukan di luar negeri dapat dibebaskan sebagai respons atas usulan terbaru AS.
Ia menegaskan bahwa Iran tidak menuntut konsesi apa pun. Tuntutan mereka sah: menuntut diakhirinya perang, pencabutan blokade AS terhadap pelabuhan Iran, serta pembebasan aset Iran yang telah dibekukan secara tidak adil di bank-bank karena tekanan AS.
Di sisi lain, Baghaei juga menyentuh rencana negara-negara Eropa yang ingin mengerahkan kapal perang ke kawasan untuk memastikan kelancaran pelayaran di Selat Hormuz, yang secara de facto telah diblokir Iran sejak bulan Maret lalu.
Baghaei menyatakan bahwa Eropa tidak seharusnya tunduk pada tindakan kesombongan AS dan Israel. Ia menyarankan mereka untuk menahan diri dari tindakan apapun yang dapat merusak kepentingan mereka. Ia menegaskan bahwa perang ini bukan hanya tidak etis, tetapi juga melanggar hukum.
Ia menambahkan bahwa intervensi apapun dari luar Asia Barat dalam isu-isu yang berkaitan dengan kawasan ini dan Selat Hormuz akan semakin memperumit situasi. Ia menekankan bahwa negara mana pun yang menjunjung tinggi perilaku bertanggung jawab terhadap perdamaian dan keamanan internasional serta kesejahteraan ekonomi rakyatnya, seharusnya mengarahkan tekanannya kepada pihak-pihak yang menyebabkan gangguan terhadap navigasi yang aman dan bebas di Asia Barat.
Penjelasan tentang Tindakan Agresif AS dan Rezim Zionis
Menurut laporan pemerintah di London, Inggris dan Prancis akan menjadi tuan rumah pertemuan multinasional para menteri pertahanan pada hari Selasa untuk membahas rencana memulihkan arus perdagangan melalui Selat Hormuz.
Presiden Prancis Emmanuel Macron dan Perdana Menteri Inggris Keir Starmer disebut akan memimpin koalisi yang terdiri lebih dari 50 negara. Diketahui bahwa koalisi ini akan berupaya untuk memfasilitasi dimulainya kembali lalu lintas maritim di kawasan tersebut setelah perang.
Baghaei menegaskan bahwa masalah utamanya adalah tindakan agresi AS dan rezim Zionis terhadap Iran. Ia menekankan bahwa Selat Hormuz terbuka sebelum perang. Intervensi apapun di Selat Hormuz atau Teluk Persia akan menimbulkan komplikasi lebih lanjut.
