Kembali Dimakzulkan, Sara Duterte Menghadapi Proses Pemakzulan yang Rumit
Wakil Presiden Filipina, Sara Duterte, kembali menjadi sorotan setelah DPR Filipina menyetujui upaya pemakzulan terhadapnya. Ini merupakan pemakzulan kedua yang dialaminya dalam masa jabatannya. Meski proses ini telah melalui tahap awal di DPR, situasi akhirnya bergantung pada Senat yang saat ini dikuasai oleh pihak pendukung keluarga Duterte.
Sebanyak 257 dari total 318 anggota House of Representatives memilih mendukung pemakzulan Sara Duterte. Angka tersebut jauh melebihi syarat minimum sepertiga suara agar kasus bisa dibawa ke Senat untuk disidangkan. Sementara itu, 26 anggota menolak dan sembilan lainnya memilih abstain. Voting ini menjadi bagian dari konflik politik antara keluarga Duterte dan Presiden Ferdinand Marcos Jr, yang sebelumnya sempat bekerja sama dalam Pemilu 2022.
Perseteruan dua dinasti politik terbesar di Filipina kini semakin memperuncing ketegangan nasional, terutama di tengah tekanan ekonomi global dan krisis energi. Sara Duterte menghadapi berbagai tuduhan serius, termasuk pelanggaran konstitusi hingga pengkhianatan terhadap kepercayaan publik.
Tuduhan-tuduhan ini mencakup dugaan penyalahgunaan dana rahasia pemerintah, tidak melaporkan kekayaan secara transparan, dugaan suap, serta keterkaitan dengan ancaman terhadap Presiden Ferdinand Marcos Jr, Ibu Negara Liza Araneta-Marcos, dan mantan Ketua DPR Martin Romualdez.
Salah satu isu yang paling menyita perhatian adalah transaksi perbankan bernilai lebih dari USD 110 juta atau sekitar Rp 1,7 triliun. Transaksi ini disebut telah ditandai oleh lembaga anti pencucian uang Filipina. Anggota DPR Terry Ridon, salah satu pengusul impeachment, menyebut skala transaksi tersebut sulit dijelaskan melalui pendapatan resmi maupun aset yang dilaporkan oleh Duterte.
“Pemungutan suara hari ini bukan sekadar agenda politik, tetapi bentuk pertanggungjawaban konstitusional,” kata Ridon dalam pernyataannya. Sementara itu, Ketua Komite Kehakiman DPR Filipina, Gerville Luistro, menegaskan bahwa kasus ini bukan hanya soal hukum, tetapi juga menyangkut moralitas dan masa depan demokrasi Filipina.
“Kami tidak bisa terus diam. Suara hari ini menentukan republik seperti apa yang akan diwariskan kepada generasi berikutnya,” ujarnya.
Meskipun DPR telah menyetujui impeachment, Sara Duterte belum otomatis kehilangan jabatannya sebagai Wakil Presiden. Sesuai aturan konstitusi Filipina, pemecatan baru bisa terjadi jika dua pertiga anggota Senat menyatakan Duterte bersalah dalam sidang impeachment.
Di titik inilah situasi menjadi rumit. Tak lama sebelum voting dilakukan, Senator Alan Cayetano terpilih menjadi Presiden Senat Filipina. Cayetano dikenal sebagai sekutu dekat keluarga Duterte dan pernah menjabat Menteri Luar Negeri pada era Rodrigo Duterte. Pergantian kepemimpinan ini memicu spekulasi bahwa peluang pemakzulan Sara Duterte di Senat bisa melemah.
Mantan Presiden Senat Vicente Sotto bahkan mengaku pencopotannya berkaitan langsung dengan proses impeachment tersebut. Namun, Cayetano membantah tudingan itu. Ia menegaskan proses impeachment tetap harus berjalan sesuai konstitusi dan tidak boleh diputuskan berdasarkan kepentingan politik semata.
“Impeachment tidak boleh sekadar menolak atau menghukum seseorang karena afiliasi politik,” kata Cayetano.
Konflik antara Marcos dan Duterte sendiri terus memburuk sejak koalisi politik mereka pecah. Ketegangan meningkat setelah Rodrigo Duterte ditangkap berdasarkan perintah International Criminal Court (ICC) terkait perang narkoba berdarah saat dirinya menjadi presiden. Di tengah situasi tersebut, Sara Duterte tetap menunjukkan sikap tenang. Saat mengunjungi ayahnya di Den Haag, Belanda, awal Mei lalu, ia mengatakan hasil impeachment sudah “ditentukan Tuhan”.
“Jika saya dimakzulkan, itu kehendak Tuhan. Jika tidak, sampai jumpa besok,” kata Sara Duterte kepada para pendukungnya.
