Mantan Menteri Agama Ditahan KPK Terkait Kasus Dugaan Korupsi Kuota Haji
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menahan mantan Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas, yang akrab disapa Gus Yaqut. Penahanan ini dilakukan setelah Gus Yaqut menjalani pemeriksaan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi terkait kuota haji. Saat digiring menuju mobil tahanan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, pada Kamis (12/3), Gus Yaqut dengan tegas menyatakan tidak menerima sepeser pun uang dalam kasus yang dituduhkan kepadanya.
“Saya tidak pernah menerima sepeser pun dari kasus yang dituduhkan kepada saya, dan saya lakukan semua kebijakan ini semata-mata untuk keselamatan jemaah,” ujar Gus Yaqut. Ia terlihat mengenakan rompi oranye khas tahanan KPK dengan tangan terborgol. Di luar gedung KPK, sejumlah massa dari Barisan Ansor Serbaguna (Banser) yang merupakan pendukung Gus Yaqut berkumpul, melantunkan selawat saat petugas membawa mantan menterinya ke dalam tahanan.
Keputusan penahanan ini menyusul penolakan gugatan praperadilan yang diajukan oleh Gus Yaqut oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, hanya sehari sebelumnya. Dengan ditolaknya praperadilan tersebut, status tersangka Gus Yaqut dinyatakan sah secara hukum.
Latar Belakang Kasus Kuota Haji
Kasus ini bermula dari adanya penambahan kuota haji sebanyak 20 ribu untuk jemaah asal Indonesia pada musim haji tahun 2024. Namun, diduga terjadi penyimpangan dalam proses pembagian kuota tersebut. Alih-alih mengikuti ketentuan yang berlaku, kuota haji reguler dan haji khusus diduga dibagi secara tidak proporsional, yaitu 50:50, yang berarti masing-masing mendapatkan alokasi 10 ribu kuota.
Menurut KPK, pembagian yang seharusnya sesuai dengan aturan adalah 92 persen untuk kuota haji reguler dan hanya 8 persen untuk kuota haji khusus. Dengan adanya penambahan kuota haji khusus yang tidak sesuai proporsi, muncul dugaan bahwa sejumlah biro perjalanan haji memberikan imbalan atau fee kepada pihak-pihak tertentu di lingkungan Kementerian Agama.
Hingga saat ini, KPK telah menetapkan dua orang sebagai tersangka dalam kasus ini. Keduanya adalah mantan Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas alias Gus Yaqut, dan mantan staf khususnya, Ishfah Abidal Aziz alias Gus Alex. Keduanya dijerat dengan pasal-pasal yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi yang merugikan negara, yaitu Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. KPK telah mengumumkan bahwa perhitungan kerugian negara akibat kasus ini, yang merujuk pada data dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), diperkirakan mencapai Rp 622 miliar.
Penjelasan Gus Yaqut dan Tanggapan KPK
Menanggapi kasus yang menjeratnya, Gus Yaqut memberikan penjelasan mengenai dasar pengambilan keputusannya dalam pembagian kuota haji 50:50. Ia mengklaim bahwa kebijakan tersebut didasarkan pada prinsip hifdzun nafs, atau upaya menjaga keselamatan jiwa jemaah. Hal ini, menurutnya, dilakukan mengingat adanya keterbatasan tempat yang tersedia di Arab Saudi.
Selain itu, Gus Yaqut juga menyatakan bahwa keputusan pembagian kuota tersebut didasarkan pada nota kesepahaman (MoU) yang telah terjalin antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Arab Saudi. MoU inilah yang kemudian menjadi dasar penerbitan Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 130 Tahun 2024, yang mengatur tentang pembagian kuota haji tambahan.
Namun, pihak KPK memberikan tanggapan terhadap argumen Gus Yaqut. Menurut KPK, prinsip hifdzun nafs yang dikemukakan oleh Gus Yaqut tidak sejalan atau tidak sinkron dengan tujuan awal adanya penambahan kuota haji tersebut. KPK menduga ada motif lain di balik keputusan pembagian kuota yang tidak proporsional tersebut. Penyelidikan lebih lanjut masih terus dilakukan untuk mengungkap secara tuntas dugaan praktik korupsi ini.
