Percepatan Transisi Energi: Prabowo Panggil Menteri ESDM Bahas Konversi PLTD dan Kendaraan Listrik
Jakarta – Presiden Prabowo Subianto pada Kamis, 12 Maret 2026, memanggil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, ke Istana Kepresidenan. Pertemuan tersebut difokuskan pada pembahasan strategis terkait percepatan transisi energi nasional, termasuk rencana konversi pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD) ke energi terbarukan dan peralihan kendaraan konvensional ke kendaraan listrik.
Usai pertemuan terbatas, Bahlil Lahadalia menjelaskan bahwa agenda utamanya adalah melaporkan perkembangan pembahasan satuan tugas (satgas) Energi Baru Terbarukan dan Konversi Kendaraan (EBTKE) serta rencana konversi kendaraan dari bahan bakar minyak ke listrik.
“Saya tadi menghadap Bapak Presiden, dipanggil untuk melaporkan perkembangan pembahasan satgas EBTKE, energi baru terbarukan dan konversi kendaraan dari bensin ke listrik,” ujar Bahlil di Istana Kepresidenan, Jakarta.
Satgas EBTKE Gelar Rapat Perdana, Fokus pada Konversi PLTD
Bahlil mengungkapkan bahwa satgas EBTKE telah melaksanakan rapat perdananya, yang dihadiri oleh delapan menteri terkait dan perwakilan dari PT PLN (Persero). Salah satu langkah konkret yang diharapkan dapat segera terealisasi adalah peralihan operasional pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD) menjadi sumber energi terbarukan. Pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) dan pembangkit listrik tenaga panas bumi (PLTP) menjadi prioritas utama dalam konversi ini.
“Mungkin sebentar lagi, ini sudah bisa dieksekusi, dan yang pertama akan kami selesaikan adalah diesel-diesel, PLTD yang menggunakan solar, akan kami selesaikan semua dengan PLTS dan juga adalah geothermal,” jelas Bahlil.
Keputusan untuk mempercepat transisi energi ini didorong oleh berbagai faktor, termasuk pentingnya mengoptimalkan potensi energi domestik dan merespons ketidakpastian geopolitik global yang berdampak pada pasokan energi nasional. Kondisi ketegangan di kawasan Asia Barat, misalnya, turut memicu kekhawatiran terhadap stabilitas pasokan energi global.
“Karena itu kami mengoptimalkan seluruh potensi kita yang ada dalam negeri, energi-energi yang bisa kami konversi dari fosil untuk kami bisa lakukan seperti ini,” tegas Bahlil.
Strategi Konversi PLTD: Pembangunan Paralel dengan Penghentian Operasional
Meskipun detail mengenai lokasi spesifik PLTD yang akan dihentikan operasionalnya belum diungkapkan secara rinci, Bahlil memastikan bahwa PLTD yang menjadi sasaran konversi tersebar di berbagai wilayah di Indonesia. Proses penghentian operasional PLTD tidak akan dilakukan secara mendadak. Pendekatan yang diambil adalah membangun infrastruktur energi terbarukan terlebih dahulu sebelum menghentikan PLTD yang ada.
“Bangun dulu dong, kalau disetop belum dibangun, kan penggantinya tidak ada. Jadi paralel begitu dibangun, begitu sudah langsung COD (Tanggal Operasi Komersial), PLTD-nya dimatikan,” papar Bahlil, menekankan pentingnya kesinambungan pasokan listrik selama proses transisi.
Strategi pembangunan paralel ini dirancang untuk memastikan bahwa kebutuhan energi listrik masyarakat tetap terpenuhi tanpa gangguan. Setelah PLTS atau PLTP siap beroperasi secara komersial (COD), barulah PLTD yang ada akan dinonaktifkan.
Perubahan RUPTL untuk Mendukung Arah Transisi Energi
Lebih lanjut, Bahlil menyatakan bahwa pemerintah juga berencana untuk melakukan penyesuaian terhadap Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL). Perubahan ini diperlukan agar RUPTL sejalan dengan arah dan target transisi energi nasional yang telah ditetapkan.
RUPTL yang diperbarui akan mencerminkan komitmen untuk meningkatkan porsi energi terbarukan dalam bauran energi nasional, serta mendukung pengembangan infrastruktur yang diperlukan untuk mencapai target tersebut. Hal ini mencakup rencana investasi dalam teknologi energi terbarukan, modernisasi jaringan listrik, dan pengembangan ekosistem kendaraan listrik.
Langkah-langkah ini merupakan bagian integral dari upaya pemerintah untuk mencapai kemandirian energi, mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil, serta berkontribusi pada upaya global dalam mitigasi perubahan iklim. Percepatan transisi energi ini diharapkan tidak hanya meningkatkan ketahanan energi nasional, tetapi juga membuka peluang ekonomi baru melalui pengembangan industri energi hijau.
