Diskusi Mendalam Mengenai Rencana Pengiriman Pasukan TNI ke Gaza dan Prinsip Politik Luar Negeri Indonesia
Rencana pemerintah Indonesia untuk mengirimkan sekitar 8.000 personel Tentara Nasional Indonesia (TNI) ke Gaza, Palestina, sebagai bagian dari pasukan perdamaian, telah memicu diskusi penting mengenai prinsip-prinsip politik luar negeri Indonesia dan mekanisme penyelesaian konflik internasional. Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto, turut angkat bicara mengenai hal ini, menekankan pentingnya mematuhi koridor hukum internasional dan memanfaatkan kekuatan historis yang dimiliki Indonesia.
Secara tradisional, Indonesia selalu terlibat dalam pengiriman pasukan perdamaian di bawah payung Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Mekanisme ini, menurut Hasto, telah teruji dan sesuai dengan semangat pembentukan PBB sebagai lembaga yang bertugas menjaga ketertiban internasional, memastikan kesetaraan antarnegara, serta mengarusutamakan nilai-nilai Pancasila dalam tatanan global.
“Dalam tradisi kita pengiriman pasukan, sejak dulu Pasukan Perdamaian itu kan selalu melalui PBB. Karena itulah lembaga yang memang kita bentuk untuk mengatur sistem internasional agar lebih berkeadilan, agar setiap bangsa punya kedudukan setara, dan juga agar Pancasila itu diterima sebagai bagian dari Piagam PBB,” ujar Hasto.
Tantangan Penyelesaian Konflik dan Peran Indonesia
Hasto menggarisbawahi bahwa jika PBB belum mampu sepenuhnya menyelesaikan konflik berkepanjangan di Timur Tengah, langkah yang seharusnya diambil Indonesia bukanlah membentuk badan baru di luar kerangka PBB. Sebaliknya, Indonesia didorong untuk memperkuat solidaritas dengan negara-negara Asia-Afrika dan Amerika Latin, yang secara kolektif merupakan kekuatan mayoritas di PBB. Penggalangan kekuatan ini diharapkan dapat memberikan dorongan yang lebih signifikan dalam mencari solusi damai.
“Ketika PBB tidak berhasil menyelesaikan persoalan di Timur Tengah, maka kita harus menggalang bangsa-bangsa Asia-Afrika-Amerika Latin yang merupakan kekuatan mayoritas yang ada di PBB. Bukan membentuk suatu badan baru yang di luar mekanisme PBB. Itu yang diharapkan oleh PDI Perjuangan,” ungkapnya.
PDIP sendiri sangat berharap agar Presiden Prabowo Subianto dapat meneruskan prinsip politik luar negeri bebas aktif yang telah menjadi landasan kebijakan luar negeri Indonesia selama ini. Selain itu, pemanfaatan kekuatan historis solidaritas Asia-Afrika yang pernah digagas oleh Indonesia diharapkan dapat menjadi instrumen efektif dalam upaya mencapai perdamaian abadi di Timur Tengah.
“Ya, kami mengharapkan agar Presiden Prabowo terus melanjutkan kebijakan politik luar negeri bebas aktif, dan juga menggunakan momentum dari kekuatan solidaritas bangsa-bangsa Asia-Afrika serta Amerika Latin yang pernah digalang oleh Indonesia. Itu sebagai kekuatan yang efektif di dalam mengupayakan perdamaian abadi di Timur Tengah,” jelas Hasto.
Agresi Israel-Palestina dan Kebutuhan Sistem Internasional yang Adil
Hasto secara tegas menyatakan bahwa agresi Israel terhadap Palestina merupakan bentuk penjajahan yang sangat bertentangan dengan prinsip-prinsip kemanusiaan universal. Ia berpendapat bahwa penyelesaian konflik ini seharusnya diupayakan melalui reformasi sistem internasional agar menjadi lebih adil, termasuk penguatan peran PBB.
“Jadi kami mengharapkan justru Indonesia menjadi leader-nya, mengambil suatu prakarsa-prakarsa aktif berdasarkan aspek-aspek historis yang telah dicapai oleh Indonesia,” ujar Hasto.
Pertimbangan Anggaran dan Efektivitas
Selain aspek prinsipil, Hasto juga menyoroti implikasi anggaran yang perlu dipertimbangkan secara matang jika pengiriman pasukan dilakukan di luar mekanisme PBB. Ia mengingatkan mengenai keterbatasan fiskal yang dihadapi Indonesia saat ini, di mana alokasi anggaran untuk sektor vital seperti pendidikan pun masih belum merata.
“Ya kalau kita lihat saat ini kan ada keterbatasan fiskal ya. Kita lihat untuk pendidikan saja kita belum merata,” jelas Hasto.
Menurutnya, resolusi konflik yang difasilitasi melalui PBB, terutama jika Indonesia memimpin prakarsa tersebut, akan jauh lebih efektif dari segi biaya maupun hasil.
“Kemudian sehingga resolusi-resolusi konflik ketika itu dilakukan melalui PBB dan dengan menggunakan kepemimpinan Indonesia melalui prakarsa Indonesia, itu akan jauh lebih efektif dan tentu saja biayanya akan jauh lebih murah,” lanjutnya.
Namun demikian, Hasto menegaskan bahwa jika PBB telah mengeluarkan resolusi resmi untuk mengatasi konflik, maka Indonesia dapat dan seharusnya menyiapkan pengiriman pasukan perdamaian, termasuk mengalokasikan anggaran yang diperlukan.
“Nah, tapi ketika memang PBB sudah menetapkan suatu resolusi untuk mengatasi konflik yang ada di Timur Tengah. Di situlah kita bisa mengirimkan pasukan perdamaian di bawah PBB, tentu ada implikasi anggaran yang kita persiapkan,” kata Hasto.
Kesatuan Urusan Dalam Negeri dan Luar Negeri Berbasis Kemanusiaan
Hasto Kristiyanto juga menekankan bahwa urusan dalam negeri dan luar negeri Indonesia tidak dapat dipisahkan, karena prinsip kemanusiaan yang tertuang dalam sila kedua Pancasila memiliki dimensi internasional yang kuat. Prinsip ini mendorong Indonesia untuk membangun persaudaraan dunia dan terlibat aktif dalam penyelesaian masalah global.
“Ya tugas dalam negeri dan luar negeri itu satu kesatuan. Karena kalau kita lihat dari prinsip kemanusiaan, sila kedua, itu kan punya makna internasionalisme, punya makna membangun persaudaraan dunia,” jelas Hasto.
Oleh karena itu, sejak awal, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dirancang untuk mendukung upaya pembangunan persaudaraan dunia melalui keterlibatan dalam isu-isu global. Namun, keterlibatan ini haruslah bersifat proaktif dan memimpin, bukan menjadi subordinat dari negara lain.
“Sehingga sejak awal, APBN kita itu juga kita rancang untuk membangun persaudaraan dunia dengan melibatkan diri pada persoalan-persoalan dunia. Tetapi di situ kita mengambil prakarsa, bukan kita menjadi subordinat dari negara-negara lain,” sambung dia.
Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi sempat menyampaikan perkembangan mengenai rencana pemerintah untuk mengirim pasukan perdamaian ke Gaza. Ia menyebutkan bahwa jumlah personel yang direncanakan adalah sekitar 8.000 orang, sebagai bentuk komitmen Indonesia dalam menjaga perdamaian dan mendukung perjuangan rakyat Palestina.
“Belum, sedang dibicarakan, tapi ada kemungkinan kita akan kurang lebih di angka 8 ribu,” kata Prasetyo.
