Strategi Diplomasi Indonesia: Bergabung dalam Board of Peace untuk Kemerdekaan Palestina
Keputusan Indonesia untuk bergabung dalam sebuah forum internasional yang berfokus pada perdamaian, yang kemudian dikenal sebagai Board of Peace (BoP), merupakan langkah strategis yang diambil setelah melalui pertimbangan matang dan diskusi mendalam. Presiden RI Prabowo Subianto membeberkan alasan dan kronologi di balik keputusan tersebut, menekankan bahwa partisipasi Indonesia bukan sekadar formalitas, melainkan bagian integral dari upaya diplomasi yang lebih luas demi mendorong kemerdekaan Palestina dan mewujudkan perdamaian berkelanjutan.
Penjelasan rinci mengenai hal ini disampaikan langsung oleh Presiden Prabowo dalam sebuah diskusi yang diselenggarakan di kediamannya di Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Forum yang dihadiri oleh para pakar dan jurnalis senior ini, ditayangkan pada Kamis, 19 Maret 2026, menjadi ajang bagi Presiden untuk menguraikan dasar pemikiran dan langkah-langkah taktis yang diambil oleh Indonesia.
Latar Belakang: Pidato di PBB dan Undangan dari Amerika Serikat
Titik awal keterlibatan Indonesia dalam dinamika ini bermula ketika Presiden Prabowo menghadiri Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada 23 September lalu. Dalam pidatonya, ia kembali menegaskan komitmen teguh Indonesia terhadap kemerdekaan Palestina melalui solusi dua negara yang telah lama diperjuangkan.
Tak lama setelah pidato tersebut, sebuah momen penting terjadi. Presiden Amerika Serikat saat itu, Donald Trump, mengundang Presiden Prabowo bersama dengan pemimpin dari tujuh negara mayoritas Muslim lainnya. Negara-negara tersebut adalah Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Yordania, Turki, Pakistan, Qatar, dan Mesir. Undangan ini bertujuan untuk membahas sebuah inisiatif perdamaian yang berfokus pada situasi di Gaza.
Lobi Delapan Negara dan Pengenalan Proposal Perdamaian AS
Dalam pertemuan dengan Presiden Trump tersebut, Prabowo mengungkapkan bahwa ia diperkenalkan dengan sebuah proposal yang disebut ‘21-point plan’. Rencana ini, yang dipaparkan oleh utusan khusus AS, Steve Witkoff, dirancang untuk menciptakan perdamaian yang berkelanjutan di Gaza.
Presiden Prabowo memberikan perhatian khusus pada poin ke-19 dan ke-20 dari proposal tersebut. Ia melihat kedua poin ini membuka celah dan peluang yang signifikan bagi Palestina untuk mencapai status negara mandiri. Selain itu, poin-poin tersebut juga dinilai dapat mendorong dialog damai yang konstruktif dengan Israel.
“Jadi, kita lihat ini (poin) 19 dan 20 ada peluang (untuk kemerdekaan Palestina) walaupun kita tahu ini sedikit,” ujar Prabowo, mengindikasikan adanya harapan meskipun tantangan masih besar.
Setelah mendiskusikan proposal tersebut secara intensif, kedelapan negara mayoritas Muslim sepakat untuk memberikan dukungan. Mereka bahkan menunjuk Emir Qatar, Tamim bin Hamad Al Thani, untuk bertindak sebagai juru bicara yang akan menyampaikan sikap bersama mereka kepada pihak Amerika Serikat.
Menurut ingatan Prabowo, pesan yang disampaikan dalam pertemuan tersebut adalah, “We like your plan. But the problem is not us. The problem is Prime Minister Netanyahu of Israel” (Kami suka rencana Anda. Tapi masalahnya bukan kami. Masalahnya adalah Perdana Menteri Israel Netanyahu). Pernyataan ini menggarisbawahi bahwa meskipun proposal AS memiliki potensi, realisasi perdamaian sangat bergantung pada kemauan politik dari pihak Israel.
Pembentukan Board of Peace dan Keputusan Bergabung
Menyusul pertemuan tersebut, muncul gagasan untuk membentuk sebuah badan yang lebih terstruktur untuk mengawal perdamaian, yang kemudian dikenal sebagai Board of Peace (BoP). Pembentukan BoP ini kemudian diadopsi dalam Resolusi Dewan Keamanan PBB 2803.
Delapan negara mayoritas Muslim kembali mengadakan pertemuan untuk menentukan sikap mereka terkait BoP ini. Setelah melalui kajian mendalam, mereka menilai bahwa bergabung dalam BoP akan memberikan ruang yang lebih besar untuk memengaruhi kebijakan dari dalam. Tujuan utamanya adalah untuk memastikan bahwa forum tersebut tetap berpihak pada kepentingan Palestina.
“Kalau kita di dalam, mungkin kita bisa pengaruhi dan membantu rakyat Palestina,” kata Prabowo, menjelaskan logika di balik keputusan tersebut.
Pendekatan ini dinilai lebih realistis dan efektif dibandingkan dengan hanya bersikap pasif dari luar forum. “Kalau di luar (BoP), kita tidak bisa (memperjuangkan Palestina). Jadi, akhirnya kita putuskan, kita masuk,” tegasnya.
Evaluasi Berkelanjutan dan Potensi Keluar dari BoP
Presiden Prabowo juga menegaskan bahwa keanggotaan Indonesia dalam Board of Peace bukanlah sebuah komitmen yang mutlak dan tidak dapat diubah. Pemerintah Indonesia akan terus melakukan evaluasi secara berkala terhadap manfaat dan dampak dari keikutsertaan dalam forum tersebut. Penilaian ini akan sangat mempertimbangkan bagaimana partisipasi tersebut sejalan dengan kepentingan nasional Indonesia dan tujuan perjuangan kemerdekaan Palestina.
“Selama kita di dalam BoP bisa bantu perjuangan rakyat Palestina, kita akan berusaha,” ujarnya.
Namun, ia memberikan penegasan yang kuat bahwa Indonesia tidak akan ragu untuk menarik diri jika forum tersebut dinilai tidak lagi efektif, justru menimbulkan kerugian, atau tidak sejalan dengan prinsip-prinsip yang dipegang teguh oleh bangsa.
“Begitu kita ambil kesimpulan tidak ada harapan dan kontraproduktif, kita menilai kita habis waktu, habis energi, dan tidak menguntungkan kepentingan nasional bangsa Indonesia, kita keluar,” tegas Prabowo.
Saat ini, Indonesia sedang menangguhkan segala bentuk pembahasan dan kegiatan terkait Board of Peace. Menteri Luar Negeri, Sugiono, telah berulang kali menyampaikan bahwa fokus utama Indonesia saat ini adalah pada perlindungan Warga Negara Indonesia (WNI) di luar negeri, dan diskusi lebih lanjut mengenai BoP ditangguhkan sementara.
Konflik yang melibatkan Iran, Amerika Serikat, dan Israel sebagai anggota BoP memang menjadi salah satu pertimbangan penting bagi Indonesia dalam menentukan posisinya. Meskipun demikian, sebelum mengambil tindakan tegas lebih lanjut, Indonesia akan terus berdiskusi dan berkonsultasi dengan negara-negara Muslim terbesar lainnya.
Presiden Prabowo kembali menekankan bahwa langkah Indonesia dalam isu Palestina tetap konsisten dengan prinsip lama yang telah dipegang teguh oleh bangsa, yaitu mendukung kemerdekaan Palestina dan berkontribusi secara aktif pada terciptanya perdamaian dunia. “Kita selalu membela kemerdekaan Palestina,” tegasnya, mengakhiri penjelasannya dengan pernyataan yang kuat mengenai komitmen abadi Indonesia.
