Dialog Strategis: Komunikolog dan Jusuf Kalla Bahas Arah Kebijakan Publik dan Isu Global
Surabaya – Sekelompok akademisi dan praktisi komunikasi, yang menyebut diri sebagai Komunikolog Indonesia, baru-baru ini mengadakan pertemuan dialogis dengan mantan Wakil Presiden Republik Indonesia, Jusuf Kalla. Acara silaturahmi dan diskusi yang telah menjadi agenda rutin ini berlangsung di kediaman Jusuf Kalla di Jakarta pada Sabtu (15/3) sore.
Pertemuan yang berlangsung secara tertutup hingga waktu berbuka puasa tersebut dihadiri oleh sejumlah tokoh terkemuka di bidang komunikasi, termasuk Emrus Sihombing, Prof. Gun Gun Heryanto, Effendi Gazali, Suko Widodo, Prof. Lely Arrianie, Hasrullah, Prof. Marlinda, dan Prof. Soraya. Menariknya, diskusi ini juga turut dimeriahkan oleh kehadiran dua komika, Mo Sidik dan Adriano Qalbi, yang turut memberikan perspektif segar dalam perbincangan.
Koordinator Komunikolog Indonesia, Suko Widodo, yang juga merupakan dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Airlangga, menjelaskan bahwa pertemuan ini bertujuan untuk mempererat tali silaturahmi sekaligus menjadi foruméchange gagasan. Beliau menekankan bahwa para komunikolog pada dasarnya memiliki aspirasi yang sama, yaitu agar roda pemerintahan berjalan dengan sukses dan membawa kemajuan bagi bangsa.
Namun, Suko Widodo mengungkapkan keprihatinan yang dirasakan oleh banyak pihak mengenai adanya penurunan kualitas komunikasi publik yang dilakukan oleh pemerintah. Penurunan ini, menurutnya, cukup dirasakan dampaknya oleh masyarakat luas.
“Kami ingin pemerintahan ini berhasil. Tetapi hampir semua kami bersepakat bahwa terjadi penurunan kualitas komunikasi pemerintah yang dapat dipahami rakyat. Ini perlu diperbaiki bersama agar pemerintahan dan bangsa kita berhasil,” ujar Suko Widodo, menyoroti pentingnya perbaikan komunikasi demi kesuksesan bersama.
Posisi Indonesia dalam Kancah Internasional dan Program Strategis
Dalam diskusi yang mendalam tersebut, berbagai isu krusial yang berkaitan dengan kebijakan nasional turut menjadi sorotan. Salah satunya adalah mengenai posisi strategis Indonesia dalam berbagai kerja sama internasional serta program-program unggulan yang dicanangkan oleh pemerintah.
Prof. Gun Gun Heryanto, seorang pengamat komunikasi politik terkemuka, menambahkan bahwa pertemuan ini juga menjadi kesempatan berharga untuk mendengarkan langsung pandangan dan analisis Jusuf Kalla mengenai dinamika geopolitik global yang semakin kompleks. Perhatian khusus diberikan pada isu-isu konflik internasional dan upaya-upaya perdamaian yang sedang berlangsung di berbagai belahan dunia.
Salah satu poin diskusi yang cukup hangat adalah mengenai keterlibatan Indonesia dalam kerja sama Bilateral Offset Program (BOP). Terdapat perdebatan di masyarakat mengenai efektivitas dan urgensi dari kerja sama ini. Prof. Gun Gun Heryanto berpendapat bahwa perlu adanya ketegasan mengenai batas waktu untuk mengevaluasi dampak dari program BOP.
“Presiden sudah menyampaikan bahwa jika BOP tidak sejalan dengan visi Indonesia, maka Indonesia bisa keluar. Kami menyarankan adanya deadline. Misalnya dua minggu ke depan tidak ada langkah konkret menuju perdamaian Palestina, maka Indonesia sebaiknya mempertimbangkan keluar,” tegasnya, menggarisbawahi perlunya evaluasi ketat terhadap kerja sama internasional.
Ke depan, Komunikolog Indonesia berencana untuk memperluas cakupan diskusi dengan mengundang tokoh-tokoh bangsa lainnya. Rencananya, diskusi serupa akan dilanjutkan dengan akademisi terkemuka seperti Prof. Hotman Siahaan, serta budayawan ternama, Ahmad Mustofa Bisri atau yang akrab disapa Gus Mus.
“Diskusinya santai, terbuka. Bahkan ada praktisi komunikasi dari kalangan seniman seperti stand-up comedian. Harapannya makin banyak pihak yang ikut berdialog,” pungkas Prof. Gun Gun Heryanto, menyambut baik keterlibatan berbagai elemen masyarakat dalam dialog konstruktif.
Memberikan Masukan Kritis untuk Kemajuan Bangsa
Para komunikolog menegaskan komitmen mereka untuk terus memberikan masukan yang konstruktif dan kritis demi mendukung keberhasilan jalannya pemerintahan. Upaya ini dilakukan sebagai bentuk kontribusi nyata di tengah tantangan nasional dan global yang semakin kompleks.
Prof. Lely Arrianie secara khusus menyoroti maraknya kekerasan yang menimpa para aktivis di Tanah Air. Beliau mencontohkan kasus penyiraman air keras yang menurutnya harus diusut tuntas hingga ke akar-akarnya, termasuk mengungkap pihak-pihak intelektual di baliknya.
“Jangan hanya berhenti pada narasi atau retorika. Kasus teror seperti kepala babi busuk saja sampai sekarang belum jelas pengusutannya,” keluhnya, menunjukkan adanya kebutuhan mendesak akan penegakan hukum yang tegas dan transparan.
Selanjutnya, Emrus Sihombing turut memberikan perhatian serius terhadap dugaan penyimpangan yang terjadi dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG). Program ini merupakan salah satu prioritas utama pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Emrus mendesak agar pemerintah segera membuka data secara transparan, terutama terkait dugaan praktik “ternak yayasan” yang berpotensi terjadi dalam pelaksanaan program tersebut.
“BGN sendiri sudah menyebut ada penyimpangan dalam bentuk ternak yayasan. Maka sebaiknya segera disampaikan yayasan mana saja yang terlibat agar masyarakat tidak berspekulasi,” ujar Emrus, menekankan pentingnya akuntabilitas dalam setiap program pemerintah.
Isu ekonomi global juga tak luput dari perhatian dalam diskusi tersebut. Hasrullah, seorang peneliti komunikasi, menilai bahwa konflik yang melibatkan Israel dan Iran memiliki potensi besar untuk memberikan dampak signifikan terhadap kondisi ekonomi global, termasuk perekonomian Indonesia.
Menanggapi hal tersebut, Effendi Gazali, seorang komunikolog lainnya, menambahkan bahwa para komunikolog memberikan dukungan penuh terhadap keberhasilan program-program pemerintah. Namun, dukungan ini tidak berarti mengabaikan sikap kritis yang senantiasa harus dijaga. Beliau juga menyinggung pesan penting dari Presiden Prabowo Subianto yang meminta agar para menteri dan pembantunya tidak memberikan laporan yang bersifat asal bapak senang (ABS).
“Kami menyambut baik ajakan Presiden agar tidak ada laporan ABS. Jadi ketika berbicara kepada presiden jangan menjadi ‘kucing basah’,” tutup Effendi Gazali, menggarisbawahi pentingnya kejujuran dan keterbukaan dalam setiap komunikasi dengan pimpinan negara.
